Dana Transfer ke Daerah Dipangkas, Wali Kota Malang Tegaskan Tak Bebani Warga

Kota Malang, iKoneksi.com – Pemerintah pusat merencanakan kebijakan besar yang dipastikan berdampak langsung pada kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana transfer ke daerah diproyeksikan hanya sebesar Rp650 triliun. Angka itu turun drastis Rp296 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Dampak Pemangkasan Anggaran

Kebijakan ini sontak menjadi sorotan, termasuk di Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pihaknya akan berupaya agar pemangkasan tersebut tidak menambah beban masyarakat. Menurutnya, meski dana transfer berkurang, pelayanan publik dan program prioritas harus tetap berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Yang jelas dengan adanya dana transfer yang berkurang ini, tidak membebankan pada masyarakat. Nanti akan kita bahas bersama DPRD,” tegas Wahyu kepada iKoneksi.com, Ahad (24/8/2025).

Meski begitu, ia tidak menampik bahwa pemangkasan dana transfer ini akan memberi konsekuensi langsung terhadap program pembangunan daerah. Program-program yang dianggap tidak prioritas akan dievaluasi, bahkan sebagian kemungkinan dikurangi. Sementara itu, program strategis nasional dan program prioritas kepala daerah tetap menjadi fokus yang tidak bisa diabaikan.

Menjaga Program Prioritas Daerah

Dalam konfirmasinya, Wahyu menekankan bahwa program prioritas daerah yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap akan diperjuangkan. Ia mencontohkan, beberapa program unggulan Pemkot Malang yang sudah berjalan akan tetap dijalankan selama masih sesuai dengan kebutuhan warga.

“Selain itu, ada juga program prioritas kepala daerah yang diinginkan masyarakat. Itu tetap akan menjadi evaluasi kami,” ungkapnya.

Sejumlah kalangan menilai, pemangkasan dana transfer bisa menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.

Aspirasi Daerah Lewat Apeksi

Tidak berhenti di situ, sebagai Ketua Komisariat Wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) periode 2025–2027, Wahyu berkomitmen memanfaatkan forum nasional tersebut untuk menyuarakan aspirasi daerah. Ia menyebut, meskipun pemerintah pusat menuntut agar Program Strategis Nasional (PSN) tetap dijalankan, aspirasi terkait keberlanjutan program prioritas daerah harus tetap mendapat ruang.

“Kalau dari koordinasi kami, memang arahnya ke sana. Karena ada program nasional yang wajib jalan, tetapi program prioritas daerah juga harus tetap berjalan,” ujarnya.

Wahyu menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci. Tanpa komunikasi yang baik, pemangkasan anggaran bisa menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan program, terutama yang menyangkut kebutuhan langsung masyarakat.

Upaya Meningkatkan PAD

Selain menyesuaikan program akibat berkurangnya dana transfer, Pemkot Malang juga menyiapkan strategi lain, yakni memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu, stabilitas anggaran daerah tetap terjaga dan program-program prioritas tidak terhenti.

“Ya, nanti bisa dari hal-hal lain untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Sebagai informasi, dalam Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD 2025, pendapatan daerah Kota Malang diproyeksikan sebesar Rp2,3 triliun. Rinciannya, PAD Rp1,03 triliun, transfer dari pemerintah pusat Rp1,2 triliun, dan transfer antar daerah Rp55 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan pada transfer pusat masih sangat besar, sehingga pemangkasan Rp296 triliun di tingkat nasional berpotensi mengurangi ruang gerak Pemkot Malang.

Tantangan ke Depan

Kebijakan pemerintah pusat ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Malang.

“Dengan alokasi dana transfer yang berkurang, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif menggali potensi lokal, memperkuat sektor-sektor penghasil PAD, dan mengefisiensikan program tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” tukas Wahyu. (05/iKoneksi.com)