Data Desil Warga Kota Malang Dipersoalkan, DPRD Dorong Verifikasi agar Bansos Tak Salah Sasaran

Kota Malang, iKoneksi.com — DPRD Kota Malang menyoroti persoalan ketidaksesuaian penentuan desil yang dinilai dapat berdampak terhadap akses masyarakat kurang mampu terhadap bantuan sosial (bansos) dan jaminan kesehatan.

Keluhan mengenai perubahan desil secara drastis diterima DPRD Kota Malang dari masyarakat. Salah satu warga disebut mengalami perubahan status dari desil tiga menjadi desil enam, meski kondisi ekonominya dinilai tidak mengalami perubahan signifikan.

Penentuan desil menjadi perhatian karena berkaitan dengan sasaran sejumlah program pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), misalnya, menggunakan kelompok desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima. Sementara itu, kepesertaan bantuan iuran BPJS Kesehatan juga berkaitan dengan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perubahan Desil Berpotensi Memengaruhi Akses Bantuan

Perubahan status desil berpotensi memengaruhi hak warga terhadap berbagai program perlindungan sosial. Oleh karena itu, akurasi data serta mekanisme pengajuan sanggah menjadi hal penting ketika hasil pemeringkatan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arief, mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait penentuan desil. Salah satu warga yang mengadu disebut sebelumnya berada pada desil tiga, namun kemudian berubah menjadi desil enam.

Menurut Arief, perubahan tersebut terjadi meski tidak terdapat perubahan kondisi ekonomi yang signifikan pada warga bersangkutan. Perubahan status itu disebut berkaitan dengan penggunaan data kependudukan untuk transaksi pembelian mobil yang dilakukan anggota keluarga lainnya.

“Warga itu mengatakan alasan perubahan desil karena KTP-nya digunakan untuk membeli mobil. Padahal, yang membeli mobil adalah saudaranya,” terang Arief.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi data sebelum status sosial ekonomi seseorang ditetapkan. Ketidaksesuaian data dapat berdampak terhadap akses warga terhadap berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah.

DPRD Minta Pengajuan Sanggah Ditindaklanjuti

Warga yang merasa penentuan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya masih dapat mengajukan sanggah. Arief berharap pemerintah memastikan mekanisme tersebut dapat diakses masyarakat dan setiap pengajuan ditindaklanjuti melalui verifikasi kondisi ekonomi secara langsung di lapangan.

“Sekarang warga itu masih mengajukan sanggah. Tetapi kalau ditolak, dia tidak bisa mendapatkan BPJS dan bantuan sosial lainnya,” ujarnya.

Arief menilai mekanisme sanggah tidak cukup hanya tersedia secara administratif. Pemerintah perlu memastikan setiap laporan masyarakat diperiksa berdasarkan kondisi aktual agar kesalahan data tidak berujung pada hilangnya akses terhadap bantuan. Terlebih, status desil menjadi salah satu acuan dalam menentukan sasaran sejumlah program pemerintah. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data secara berkala dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap masuk dalam sasaran program.

“Untuk itu, pemerintah harus benar-benar memfasilitasi pengajuan sanggah. Sehingga penilaian kondisi ekonomi warga bisa sesuai dengan kenyataan,” tegas dia.

“Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena perubahan status sosial ekonomi dalam data pemerintah tidak sekadar berkaitan dengan administrasi. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perubahan desil dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan akses terhadap berbagai program bantuan dan perlindungan sosial,” tutupnya.