Dishub Kota Malang Godok Rute Baru Angkot, Ini Alasannya

Kota Malang, iKoneksi.com– Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang tengah mematangkan wacana besar yang dapat mengubah wajah transportasi publik kota ini. Re-routing atau penyesuaian ulang trayek angkutan kota (angkot) kini sedang dikaji serius menyusul masukan dari para sopir angkot yang disampaikan dalam audiensi beberapa waktu lalu. Aspirasi ini mengemuka di tengah ketidakpastian pelaksanaan program Buy The Service (BTS) tahun ini yang sempat tertunda.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyebut langkah ini sangat relevan dan dibutuhkan. Pasalnya, sejak 1998, tidak pernah ada pembaruan trayek angkot di Kota Malang.

“Teman-teman sopir sepakat dengan kami untuk memperbaiki kualitas layanan. Maka dari itu, re-routing ini jadi salah satu solusinya,” kata Widjaja kepada iKoneksi.com saat ditemui di kantornya, Jumat (4/7/2025).

Rute Lama Tidak Relevan, Perlu Penyesuaian

Widjaja, yang akrab disapa Jaya, menjelaskan penyesuaian trayek dilakukan demi meningkatkan jangkauan dan efisiensi layanan angkot. Seiring berkembangnya teknologi dan perubahan pola mobilitas masyarakat, kehadiran transportasi daring berbasis aplikasi semakin menyudutkan eksistensi angkot. Oleh karena itu, para sopir menilai bahwa penyesuaian rute sangat penting agar tetap kompetitif dan bisa menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini tidak terlayani, seperti kawasan Jalan Danau Toba dan beberapa perumahan.

Namun demikian, Jaya menekankan bahwa kajian yang dilakukan tidak boleh gegabah.

“Kami perlu analisis menyeluruh, mulai dari beban operasional, potensi penumpang, hingga efisiensi trayek. Jangan sampai trayek diubah, tapi load factor-nya justru turun drastis,” tegasnya.

Re-routing dan Feeder Trans Jatim Bisa Satu Paket

Lebih lanjut, Dishub Kota Malang juga melihat peluang bahwa re-routing angkot dapat disinergikan dengan sistem feeder untuk mendukung operasional Trans Jatim di Malang Raya.

“Kami sudah memiliki kajian sebelumnya. Jadi wacana ini bisa dikembangkan ke sistem transportasi yang lebih besar dan terintegrasi,” kata Jaya.

Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan program strategis Pemerintah Kota Malang yang tercantum dalam RPJMD, seperti program Ngalam Ngopeni, Ngalam Asik, dan Ngalam Nyaman.

“Tujuannya sederhana namun penting: membangun sistem transportasi yang terjangkau, terintegrasi, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Keluhan Pajak Kendaraan Juga Jadi Sorotan

Tak hanya soal trayek, para sopir juga menyampaikan keluhan terkait beban pajak kendaraan angkutan umum. Banyak dari mereka mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pajak kendaraan di tengah pendapatan yang tidak menentu. Dishub pun merespons dengan membuka wacana pengajuan keringanan pajak ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kalau bisa, Pemkot Malang bantu mengusulkan keringanan pajak ke provinsi. Ini penting agar beban para sopir berkurang dan layanan angkot bisa terus berjalan,” tukas Jaya. (04/iKoneksi.com)