Kota Medan, iKoneksi.com – Polemik internal Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) kembali memanas setelah DPD Partai Golkar Sumut secara terang-terangan mengabaikan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait rekomendasi Ketua DPRD Sumut. Keputusan ini memicu spekulasi adanya konflik kepentingan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
DPP Partai Golkar telah menerbitkan surat Nomor B-391/DPP/GOLKAR/X/2024 pada 18 Oktober 2024 yang menetapkan Erni Ariyanti, SH, M.Kn, sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Namun, lebih dari satu bulan sejak diterbitkan, instruksi tersebut diduga belum ditindaklanjuti oleh DPD Partai Golkar Sumut.
Penundaan ini memunculkan dugaan adanya ketidakpatuhan DPD Partai Golkar Sumut terhadap keputusan DPP. Ketika dimintai tanggapan melalui WhatsApp pada Rabu (20/11/2024), Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Datuk Ilhamsyah belum memberikan komentar, meskipun pesan telah terkirim.
Rumor yang beredar menyebutkan bahwa DPD Partai Golkar Sumut belum menyampaikan surat pengantar tersebut ke Sekretariat DPRD Sumut.
Sementara itu, Ketua Fraksi DPRD Partai Golkar Sumut, H. Aswin, ketika dimintai tanggapan mengenai surat dari DPP dan dugaan intervensi setelah pelantikan pimpinan Wakil DPRD Sumut, juga memilih tidak memberikan komentar. “Hal tersebut adalah kewenangan DPD Golkar Sumut. Saya hanya Ketua Fraksi dan lebih tepat jika DPD Golkar Sumut yang memberikan penjelasan,” ujar Aswin melalui telepon WhatsApp.
Erni Ariyanti sendiri mengonfirmasi ia masih menunggu surat pengantar dari DPD Partai Golkar Sumut. “Saya masih menunggu surat pengantar dari DPD Partai Golkar Sumut,” ungkapnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah, menyebut langkah tersebut diambil karena DPP dianggap tidak mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di tingkat daerah. Menurutnya, keputusan DPP tidak sejalan dengan masukan yang telah disampaikan DPD, terutama dari kader-kader di tingkat akar rumput.
“Sebagai organisasi yang berasaskan demokrasi, kami di daerah punya tanggung jawab untuk memastikan keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat Sumut. Instruksi DPP terkait rekomendasi Ketua DPRD Sumut kami nilai tidak sesuai dengan dinamika politik di sini,” ujar Musa.
Hingga saat ini, teka-teki mengenai penetapan Erni Ariyanti sebagai Pimpinan DPRD Sumut masih belum menemukan kejelasan. Dugaan bahwa DPD Partai Golkar Sumut enggan menjalankan instruksi dari DPP terus menjadi perhatian, meski pihak-pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi. (04/iKoneksi.com)
Komentar