Enam Jabatan Strategis Pemkot Malang Masih Kosong

Kota Malang, iKoneksi.com – Pemerintah Kota Malang tengah menghadapi pekerjaan besar dalam hal tata kelola birokrasi. Hingga akhir Agustus 2025, tercatat lima Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di lingkungan Pemkot Malang masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), sementara satu jabatan lainnya hanya diampu oleh pelaksana harian (Plh). Kondisi ini menimbulkan perhatian serius karena jabatan-jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.

Evaluasi dan Asesmen Pejabat

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan kekosongan ini bukan tanpa alasan. Pihaknya saat ini tengah melakukan asesmen terhadap sejumlah pejabat. Hasil asesmen tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja sekaligus pertimbangan pengisian jabatan definitif.

“Kita sedang melaksanakan asesmen. Dari asesmen ini saya bisa melihat kinerja masing-masing pejabat, lalu melakukan evaluasi. Bulan Agustus ini tepat enam bulan masa jabatan saya, setelah itu saya akan melakukan evaluasi menyeluruh,” kata Wahyu kepada iKoneksi.com melalui WhatsApp, Sabtu (24/8/2025).

Menurutnya, proses ini dilakukan secara hati-hati agar penempatan pejabat benar-benar sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki. Langkah ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk memastikan jabatan penting tidak diisi secara asal, melainkan melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

Job Fit dan Seleksi Terbuka

Wahyu menjelaskan hasil asesmen akan digunakan untuk proses job fit, yakni penempatan pejabat sesuai kompetensi. Setelah itu, jabatan yang kosong akan diisi dengan sistem seleksi terbuka (Selter) maupun promosi dari pejabat yang sudah lolos seleksi.

“Pertama nanti kita job fit-kan dahulu dan melakukan pergeseran di Eselon II. Setelah itu, posisi yang kosong akan kita isi melalui Selter,” ungkapnya.

Dengan pola ini, Pemkot Malang berharap bisa menempatkan pejabat yang tepat di posisi strategis. Hal itu dinilai penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal, sekaligus mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Target Pengisian Tahun 2025

Wahyu menegaskan proses pengisian jabatan definitif diperkirakan bisa dilakukan pada tahun 2025 ini, termasuk pengisian jabatan untuk posisi Asisten Daerah. Meski begitu, untuk sementara waktu jabatan tetap dijalankan oleh Plt maupun Plh hingga evaluasi selesai.

“Insyaallah 2025. Karena nanti ada tambahan juga untuk posisi Asisten I. Jadi sementara ini tetap dengan Plt, sambil kita lihat kinerjanya, karena saya sendiri juga belum genap satu tahun menjabat,” tuturnya.

Peluang Plt Jadi Definitif

Menjawab pertanyaan terkait kemungkinan pejabat Plt naik menjadi definitif, Wahyu membuka peluang tersebut. Menurutnya, selama kinerja pejabat Plt dinilai baik dan lolos proses job fit maupun seleksi terbuka, kesempatan tetap terbuka lebar.

“Bisa, kenapa tidak. Apakah Plt-nya nanti di situ atau tidak, itu nanti kita lihat dari hasil job fit dan shelter,” ujarnya menegaskan.

Menanti Kepastian Publik

Kekosongan enam jabatan strategis ini jelas menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. DPRD Kota Malang sebelumnya bahkan menyoroti masalah ini dan menilai Pemkot kerap memberi alasan klasik terkait keterlambatan pengisian jabatan.

Namun, dengan adanya komitmen evaluasi menyeluruh dari Wali Kota, diharapkan proses ini benar-benar membawa perbaikan tata kelola birokrasi. Transparansi, objektivitas, dan keberanian dalam menempatkan pejabat kompeten diyakini menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi di Kota Malang.

Menatap Manajemen Talenta ASN 2026

Langkah strategis ini juga sejalan dengan rencana Pemkot Malang menerapkan manajemen talenta ASN pada tahun 2026.

“Dengan sistem tersebut, pengisian jabatan diharapkan tidak hanya berdasarkan rotasi atau promosi biasa, tetapi juga benar-benar melihat rekam jejak, kompetensi, dan potensi yang dimiliki setiap aparatur,” pungkas mantan Sekda Kabupaten Malang itu. (04/iKoneksi.com)