Evaluasi Tegas DPP, PDI Perjuangan Surabaya Diguncang

Kota Surabaya, iKoneksi.com – Surabaya kembali menjadi sorotan politik setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah drastis dengan mencopot Ketua DPC Surabaya, Adi Sutarwijono, dan Wakil Sekretaris Bidang Program, Achmad Hidayat dari jabatannya. Keputusan ini muncul pasca evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi di tingkat kota, yang dianggap tak lagi menggembirakan dalam menjaga soliditas partai.

Langkah pencopotan tersebut diumumkan setelah DPP PDIP mengirim surat evaluasi resmi yang ditujukan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Timur, termasuk DPC Surabaya. Surat tersebut tertanggal 30 April 2025, dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur pada Jumat, (2/5/2025).

Soliditas Melemah, Kursi Dewan Menyusut

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jawa Timur, Budi ‘Kanang’ Sulistyono, menjelaskan alasan utama pencopotan adalah penurunan drastis soliditas di internal PDIP Surabaya. Salah satu indikator utamanya adalah menurunnya perolehan kursi DPRD Kota Surabaya dari 15 kursi menjadi hanya 11 kursi.

“Evaluasi kinerja terhadap soliditas partai ini dianggap tidak menggembirakan. Penurunan kursi itu sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dalam konsolidasi maupun strategi politik di Surabaya,” kata Kanang.

Penurunan jumlah kursi ini menjadi tamparan keras bagi partai berlambang banteng moncong putih itu, yang selama ini dikenal kuat di basis massa urban seperti Surabaya.

“Evaluasi ini bukan hanya menyasar hasil pemilu, namun juga menyentuh aspek-aspek mendasar dalam kerja organisasi,” tutur Kanang.

Masalah Rutin dan Komunikasi Internal

Lebih lanjut, Kanang menjelaskan bahwa soliditas partai juga menyangkut hal-hal fundamental seperti rutinitas kerja partai dan kualitas komunikasi antar pengurus. Ditemukan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan rapat, konsolidasi kader, serta koordinasi yang dinilai tidak ideal.

“Soliditas bukan cuma soal hasil pemilu, tapi juga bagaimana organisasi dijalankan sehari-hari. Ternyata memang ada beberapa yang kurang ideal. Komunikasinya tidak bagus. Ini jadi perhatian serius dari DPP,” sebutnya.

Dengan kata lain, DPP menilai kepemimpinan Adi Sutarwijono dan jajarannya gagal menjaga irama organisasi dan tidak mampu memelihara semangat kolektif di internal partai.

“Hal ini menjadi alasan kuat untuk mengambil tindakan tegas,” jelas Kanang.

Sanksi untuk Bendahara, Dugaan Masalah Keuangan

Tak hanya soal kepemimpinan dan komunikasi, aspek keuangan organisasi juga menjadi sorotan tajam. Bendahara DPC PDIP Surabaya, Taru Sasmito, turut menerima sanksi berupa peringatan keras. Meski tak dijelaskan secara detail, pemberian sanksi ini menandakan bahwa DPP menemukan indikasi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan standar partai.

“Soal keuangan ini juga bagian dari evaluasi. Maka bendahara pun mendapat sanksi,” kata Kanang.

Langkah ini ditekankan Kanang menunjukkan DPP PDIP tidak segan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari aspek strategis hingga administratif.

Tanda Bahaya bagi PDIP Surabaya?

Pencopotan dua petinggi DPC Surabaya dan sanksi kepada bendahara bukan hanya sinyal peringatan, melainkan alarm keras bagi seluruh struktur PDIP di Jawa Timur, terutama di kota-kota besar. Surabaya sebagai salah satu lumbung suara penting PDIP harus dijaga dengan kepemimpinan yang kuat dan organisasi yang solid.

“Langkah ini juga memberi pesan PDIP di bawah komando DPP tak akan mentolerir kelonggaran dalam manajemen partai, apalagi menjelang pemilu-pemilu penting yang akan datang,” ungkap Kanang.

DPP Tunjukkan Ketegasan Politik

Dengan mencopot Adi dan Achmad, serta memberi peringatan kepada bendahara, DPP PDIP menunjukkan bahwa mereka siap melakukan perombakan besar demi menjaga kekuatan partai di daerah.

“Ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi upaya menyelamatkan masa depan partai dari stagnasi dan perpecahan internal,” tandas Kanang. (04/iKoneksi.com)