GMNI Jatim Tolak Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Kota Surabaya, iKoneksi.com – Rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan RI memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satu respons paling lantang datang dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jawa Timur, yang menyebut draf penulisan sejarah baru itu sebagai bentuk manipulasi dan pengaburan terhadap realitas sejarah bangsa.

Ketua DPD GMNI Jatim, Hendra Prayogi, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk menghapus peran penting tokoh proklamator Indonesia, Ir. Soekarno, dalam berbagai peristiwa monumental sejarah nasional.

“Kami menemukan banyak manipulasi dalam draf penulisan ulang Sejarah Indonesia ini. Manipulasi sejarah adalah menulis sejarah dengan hanya mengambil sebagian hal yang menguntungkan satu rezim,” tegas Hendra dalam pernyataan resminya, Rabu (4/6/2025).

Indikasi Desoekarnoisasi dan Penghapusan Peristiwa Penting

GMNI Jatim menilai draft yang beredar bukan sekadar revisi sejarah, melainkan bentuk nyata desoekarnoisasi yang sistematis. Hendra menyoroti hilangnya berbagai peristiwa penting dalam draf, termasuk penghilangan peran dan kebijakan Soekarno pada masa awal kemerdekaan yang justru merupakan fondasi sejarah bangsa.

Beberapa peristiwa besar yang hilang dari draf itu, menurut GMNI Jatim, antara lain:

– Kongres Perempuan Pertama tahun 1928, sebuah tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia.

– Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang menjadi dasar terbentuknya Gerakan Non-Blok.

– Asian Games 1962 di Jakarta, yang menunjukkan kemampuan Indonesia menyelenggarakan ajang olahraga skala internasional.

– Games of the New Emerging Forces (GANEFO) tahun 1963, sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi imperialisme Barat dan bentuk diplomasi olahraga Soekarno.

Penghilangan ini dianggap Hendra disengaja dan mengindikasikan upaya mengendalikan ingatan kolektif bangsa.

“Penulisan sejarah ulang yang menghilangkan kebijakan dan peran Soekarno adalah bentuk gerakan desoekarnoisasi yang nyata,” ungkap Hendra dengan nada prihatin.

Menolak Sejarah Tunggal, Mewaspadai Politisasi Narasi Bangsa

GMNI Jatim juga menolak keras konsep sejarah tunggal yang diusung pemerintah dalam proyek ini. Menurut Hendra, sejarah tidak boleh ditulis berdasarkan sudut pandang penguasa semata, melainkan harus bersumber dari beragam perspektif secara objektif dan jujur.

“Penulisan sejarah tunggal adalah bentuk penggelapan sejarah yang bisa membawa petaka. Kami menolak setiap bentuk intervensi kekuasaan, sekecil apa pun, terhadap proses pencatatan sejarah,” ucap Hendra tegas.

Ia mengingatkan bahwa sejarah bukan alat untuk membenarkan kekuasaan tertentu, melainkan cermin yang harus memuat seluruh realitas baik pencapaian maupun kegagalan bangsa.

“Menulis ulang sejarah tanpa kehati-hatian bisa menjadi alat untuk mencuci dosa masa lalu, terutama terhadap pelanggaran HAM dan represi politik di masa Orde Baru,” sebut Hendra.

Tenggat Waktu yang Dipaksakan, Risiko Kesalahan Fatal

GMNI Jatim juga menyoroti tenggat waktu yang ditetapkan Kementerian Kebudayaan dalam menyelesaikan proyek ini, yakni 17 Agustus 2025. Bagi mereka, target tersebut terlalu singkat untuk menyusun ulang narasi sejarah nasional secara komprehensif dan valid.

“Penulisan sejarah yang ditargetkan selesai dalam waktu singkat ini jelas terburu-buru dan dipaksakan, sehingga berpotensi besar menimbulkan kesalahan fatal,” tutur Hendra.

Ia mengingatkan penulisan sejarah adalah pekerjaan serius dan mendalam yang membutuhkan proses panjang, keterlibatan banyak pihak, serta kehati-hatian tinggi.

“Sejarah tidak bisa ditulis dengan tergesa-gesa. Dibutuhkan partisipasi akademisi, sejarawan independen, pelaku sejarah, dan masyarakat luas agar hasilnya benar-benar bisa dipercaya,” jelasnya.

Menuntut Transparansi dan Keterlibatan Publik yang Bermakna

GMNI Jatim menyerukan agar Kementerian Kebudayaan membuka proses penyusunan draf ini secara transparan. Bagi mereka, pelibatan publik bukan hanya simbolik, melainkan harus menjadi ruang kritik terbuka bagi akademisi, sejarawan, dan kelompok masyarakat yang peduli pada nilai-nilai kejujuran sejarah.

“Penulisan sejarah ulang ini harus dievaluasi total. Drafnya harus dibuka secara publik agar semua pihak bisa memberi masukan. Kami ingin ada keterlibatan yang bermakna, terutama dari kelompok mahasiswa nasionalis dan organisasi rakyat,” tekan Hendra.

Ia juga menyebutkan posisi GMNI Jatim sejalan dengan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), sebuah gerakan kolektif yang berupaya mengawal objektivitas sejarah dan melawan politisasi narasi sejarah nasional.

Mengingat Masa Lalu untuk Menyongsong Masa Depan

Menurut GMNI Jatim, sejarah sejatinya bukan semata narasi masa lalu, tapi juga sumber pembelajaran bagi masa depan. Karena itu, menulis ulang sejarah bukanlah pekerjaan administratif biasa, melainkan tanggung jawab intelektual dan moral yang besar.

“Sejarah bukan alat legitimasi kekuasaan, tapi cermin jujur perjalanan bangsa yang bisa dijadikan pelajaran di masa mendatang,” seru Hendra.

Dengan berbagai tekanan dan desakan yang muncul, GMNI Jatim berharap Kementerian Kebudayaan menghentikan proyek ini sementara waktu untuk melakukan tinjauan menyeluruh dan konsultasi publik secara luas. Hendra menekankan bahwa sejarah yang ditulis secara jujur akan memperkuat identitas bangsa, bukan melemahkannya.

Narasi Bangsa Bukan Milik Satu Kekuasaan

Apa yang dilakukan GMNI Jatim hari ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah panggilan untuk menjaga keutuhan sejarah bangsa dari kepentingan politik sempit. Mereka percaya bahwa jika sejarah ditulis sepihak, maka generasi mendatang akan kehilangan orientasi nasionalisme dan jatidirinya.

“Sebaliknya, jika sejarah ditulis dengan jujur, inklusif, dan terbuka, maka ia akan menjadi fondasi kokoh untuk membangun bangsa yang adil, cerdas, dan berdaulat. Kami tidak ingin sejarah dijadikan alat kekuasaan, melainkan menjadi cahaya penerang untuk masa depan Indonesia,” tutup Hendra. (04/iKoneksi.com)