Harga Tanah Dan Rumah Melonjak di Kota Batu, Khamim Tohari Hadirkan Solusi Rumah Subsidi

Kota Batu, iKoneksi.com — Upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Batu mulai menemukan titik terang. Anggota DPRD Kota Batu sekaligus sekretaris badan kehormatan DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, menggagas sekaligus mengawal program rumah subsidi yang sejalan dengan program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Program rumah subsidi diproyeksikan menjadi solusi atas tingginya harga tanah dan rumah di Kota Batu yang selama ini kerap tak terjangkau oleh warga kecil. Lokasi pembangunan telah disiapkan di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, dengan luas lahan sekitar tiga hektare untuk tahap awal. Dari luasan tersebut, diperkirakan mampu menampung hingga 5.000 kepala keluarga (KK),” kata Khamim kepada iKoneksi.com, Ahad (18/1/2025).

Khamim menegaskan, wacana rumah subsidi ini lahir dari realitas sosial di Kota Batu. Harga rumah yang terus melambung dinilai telah menutup akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian sendiri, meskipun mereka bekerja dan berkontribusi di Kota Batu.

“Program rumah subsidi ini sudah mulai bergulir lagi sesuai aturan pemerintah pusat. Setiap kota diwajibkan menyiapkan rumah bersubsidi untuk warganya. Kota Batu selama ini belum punya, padahal masyarakat berpenghasilan rendah di sini cukup banyak,” ucapnya.

Menurut dia, inisiatif tersebut mulai menguat setelah adanya komunikasi dengan Arif As Shidiq selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, pihak perumahan yang memiliki gambaran lokasi strategis untuk pengembangan rumah subsidi. Lahan sekitar tiga hektare telah dikomunikasikan dengan pemilik tanah dan dinyatakan siap digunakan untuk pembangunan tahap awal.

“Pengembang juga sudah menyatakan kesiapan. Sekarang tinggal pembicaraan serius antara DPRD Kota Batu dan Pemerintah Kota Batu untuk eksekusinya,” ujarnya.

Khamim menjelaskan, rumah subsidi yang direncanakan memiliki ukuran standar sekitar 6×10 meter, dengan kisaran harga Rp165 juta per unit, mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Meski terjangkau, pembelian rumah subsidi ini akan diatur dengan sejumlah persyaratan ketat agar tepat sasaran.

Beberapa ketentuan yang disiapkan antara lain calon pembeli belum memiliki rumah, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau pihak berwenang. Selain itu, program ini juga menyasar pekerja atau aparatur sipil negara (ASN) berdomisili luar Kota Batu namun bekerja di Kota Batu dan belum memiliki hunian di wilayah tersebut.

“Banyak pekerja yang bekerja di Kota Batu, tapi rumahnya jauh di luar daerah. Dengan rumah subsidi ini, mereka bisa tinggal lebih dekat dengan tempat kerja, sekaligus mengurangi beban ekonomi,” jelasnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Khamim menyebut pembahasan teknis masih menunggu agenda resmi bersama Pemerintah Kota Batu dan DPRD. Namun ia menegaskan, program tersebut harus segera direalisasikan mengingat kebutuhan hunian yang semakin mendesak.

“Sesegera mungkin. Tinggal dibahas secara resmi di forum pemerintah kota dan DPRD. Semakin cepat, semakin baik untuk masyarakat,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menegaskan gagasan rumah subsidi tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada wong cilik, bukan sekadar jargon politik. Ia mengaku menjadi satu-satunya anggota DPRD Kota Batu yang secara aktif mencetuskan dan mendorong program ini karena melihat langsung kesenjangan akses perumahan di daerah wisata tersebut.

“Saya mencetuskan program ini karena melihat sendiri harga tanah di Kota Batu sangat tinggi, sehingga masyarakat kecil tidak sanggup membeli rumah. Ini adalah wujud nyata PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik, bukan hanya sekadar tagline, tetapi benar-benar membela hak masyarakat kecil,” tegas Khamim.

“Jika terealisasi, program rumah subsidi ini diharapkan tidak hanya mendukung target nasional tiga juta rumah, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam pemenuhan hak dasar warga Kota Batu atas hunian yang layak dan terjangkau,” tukas Khamim.