Jejak Deddy Rangkuti di Balik Suap Proyek Jalan Rp231 Miliar, Begini Penjelasan KPK

Kota Medan, iKoneksi.com – Kasus dugaan suap proyek jalan senilai Rp231,8 miliar di Sumatera Utara (Sumut) semakin menyeret sejumlah nama. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah Deddy Rangkuti, seorang wiraswasta yang dikenal dekat dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Pemanggilan KPK dan Peran Penting Deddy

Pada Jumat (15/8/2025), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Deddy di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan. Ia termasuk dalam daftar 13 saksi kunci yang dipanggil hari itu, bersama pejabat dinas, akademisi, hingga pihak swasta lain.

Kehadiran Deddy bukanlah kejutan. Sumber iKoneksi.com menyebutkan, namanya sudah lama dikenal di lingkaran proyek infrastruktur, terutama sejak Bobby masih menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2021–2024. Ia kerap disebut-sebut sebagai penghubung utama antara kontraktor dan pemerintah daerah.

“Nama Deddy Rangkuti sering muncul ketika ada proyek strategis di Medan pada masa Bobby menjabat wali kota. Ia dikenal dekat dan dipercaya meng-handle beberapa pekerjaan besar,” ungkap seorang aktivis antikorupsi di Medan yang enggan disebutkan namanya, Minggu (17/8/2025).

Dari Medan ke Sumut: Jejaring yang Kian Menguat

Kini, ketika Bobby naik ke kursi Gubernur Sumut, sorotan terhadap Deddy semakin tajam. Statusnya memang hanya sebagai wiraswasta, namun posisinya dinilai sangat strategis. Ia diyakini memiliki jaringan kuat, tidak hanya di Pemkot Medan, tetapi juga hingga ke lingkaran Pemprov Sumut.

Masuknya nama Deddy dalam daftar saksi KPK memperkuat dugaan adanya jejaring informal yang ikut mengatur pembagian proyek, terutama proyek jalan berskala besar.

“Kalau KPK berani menelisik peran orang-orang dekat kepala daerah, maka tabir besar praktik rente politik di Sumut akan terbuka. Selama ini publik melihat proyek infrastruktur hanya jadi bancakan elite dan kroninya,” tegas Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas).

Proyek Jalan Jadi Bancakan Elite?

KPK sejauh ini telah memeriksa 42 saksi dan menetapkan 5 tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting. Namun penyidik meyakini Topan tidak bekerja sendirian. Ada dugaan kuat adanya “tangan besar” yang mengatur proyek, termasuk fee sebesar 10–20 persen dari nilai kontrak.

Bagi publik, pertanyaan besar kini mengemuka: apakah Deddy Rangkuti sekadar saksi biasa, atau justru figur kunci yang dapat membuka tabir keterhubungan antara pejabat teknis dengan lingkaran politik di sekitar Bobby Nasution?

Menunggu Keberanian KPK

Kasus ini bukan sekadar soal proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah, tetapi juga menyangkut pola lama rente politik yang disebut-sebut terus berulang di Sumatera Utara. Pemanggilan sosok dekat kepala daerah dinilai sebagai langkah maju KPK, meski publik masih menanti keberanian lembaga antirasuah itu untuk menembus lingkaran inti kekuasaan.

“Apakah KPK berani melangkah lebih jauh? Itu yang akan menentukan apakah kasus ini sekadar berakhir di level teknis, atau bisa membuka praktik korupsi politik yang lebih besar,” pungkas Sutrisno.

Kini, mata publik tertuju pada perkembangan kasus ini. Dari ruang pemeriksaan KPK di Padangsidimpuan, bola panas terus bergulir. Nama Deddy Rangkuti mungkin hanya awal dari rangkaian panjang yang berpotensi menyeret lebih banyak figur berpengaruh di Sumatera Utara. (05/iKoneksi.com)