Jelang Porprov, DPRD Kota Malang Soroti PKL dan Parkir GOR

Kota Malang, iKoneksi.com – Menjelang gelaran akbar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, perhatian publik mulai tertuju pada kesiapan infrastruktur di berbagai kota penyelenggara. Di Kota Malang, selain renovasi fisik dan pembenahan fasilitas olahraga, kalangan legislatif juga menyoroti aspek non-infrastruktur yang tak kalah penting: penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir di kawasan GOR Ken Arok.

Porprov Jangan Sekadar Seremonial

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdianto, menegaskan Porprov tidak boleh berhenti sebagai acara seremonial semata. Menurutnya, ajang multi-event olahraga sekelas Porprov harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar GOR Ken Arok.

“Sosialisasi kepada warga sekitar GOR sangat penting. Jangan sampai mereka justru tidak tahu bahwa Porprov akan digelar di lingkungan mereka sendiri,” kata Eko, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang.

Lebih lanjut, Eko menyampaikan dengan sosialisasi yang tepat, warga bisa turut terlibat, misalnya dengan menyewakan rumah sebagai homestay bagi atlet atau official yang datang dari luar daerah. Hal ini dinilainya sebagai peluang untuk meningkatkan perputaran ekonomi lokal.

Penataan PKL dan Parkir Jadi Sorotan

Eko juga menyoroti keberadaan PKL di kawasan GOR Ken Arok. Setelah mengalami renovasi, para PKL yang sebelumnya berjualan di dalam area GOR telah direlokasi ke bagian luar. Tak hanya itu, Pemkot Malang juga telah memasang pagar pemisah untuk mengatur batas wilayah. Namun, Eko menilai, penataan itu belum cukup. Ia mendesak agar Pemkot segera menyusun skema pengelolaan PKL dan area parkir secara matang. Ia khawatir, jika tidak segera diantisipasi, kerumunan ribuan pengunjung dan peserta Porprov justru akan menimbulkan kekacauan.

“Mulai sekarang harus disiapkan penataan yang jelas. Baik untuk PKL maupun parkir. Jangan sampai nanti saat ribuan orang datang, semuanya kocar-kacir,” tegas Eko, anggota dewan dari Dapil Blimbing itu.

Ia juga mengusulkan agar jumlah PKL yang diizinkan berjualan selama Porprov dibatasi dengan pendataan yang ketat.

“Hal ini bertujuan agar suasana tetap tertib, pengunjung merasa nyaman, dan pedagang tetap mendapat ruang untuk mencari nafkah,” terang Eko.

Minim Koordinasi, Dewan Kritik Pemkot

Selain itu, Eko menyayangkan belum adanya rapat koordinasi gabungan antara Pemkot Malang dan para pemangku kepentingan menjelang pelaksanaan Porprov, padahal waktu yang tersisa kurang dari satu bulan.

“Kami menyarankan agar Pemkot segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Hingga saat ini, belum ada pertemuan gabungan yang melibatkan semua pihak terkait. Waktunya semakin mepet,” kritiknya.

Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa persiapan teknis dan lapangan masih belum matang. Hal itu diperparah dengan masih ditemukannya sejumlah kekurangan di GOR Ken Arok, seperti lantai yang rusak, atap bocor, dan kebersihan toilet yang belum maksimal.

Pemkot Janji Akan Tindaklanjuti

Menanggapi kritik dewan, Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Wahyu S., menyampaikan seluruh masukan akan menjadi perhatian serius pihaknya. Ia memastikan bahwa Pemkot Malang tengah mempersiapkan perbaikan lanjutan serta koordinasi lintas sektor.

“Semua catatan dari dewan kami terima dan akan ditindaklanjuti. Perbaikan fasilitas serta penataan PKL masuk dalam daftar prioritas,” jelas Wahyu.

Ia juga menambahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menyampaikan permintaan resmi untuk menggelar rapat koordinasi lintas dinas dan instansi terkait.

“Rapat koordinasi akan segera dijadwalkan, kami menyadari ini menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Porprov,” ungkap Wahyu.

Menggugah Harapan Baru untuk Ekonomi Warga

Porprov Jatim 2025 ditegaskan Eko bukan hanya menjadi ajang pembuktian prestasi atlet daerah, tetapi juga harapan baru bagi ekonomi masyarakat sekitar. Jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Porprov dapat menjadi stimulus ekonomi lokal, terutama bagi para PKL, jasa parkir, hingga sektor akomodasi warga.

“Kini, seluruh mata tertuju pada langkah Pemkot Malang: akankah mereka berhasil menjawab tantangan waktu dan ekspektasi masyarakat? Satu hal yang pasti, gelaran ini tidak boleh disia-siakan hanya sebagai tontonan sesaat, melainkan harus memberi manfaat jangka panjang bagi warga Kota Malang,” tutup Eko. (04/iKoneksi.com)