Kemerosotan Kelas Menengah dan Dampaknya pada Ekonomi

Kota Surabaya, iKoneksi.com – Kemerosotan daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia semakin terlihat jelas, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional tak bisa dianggap remeh. Penurunan kelas menengah ini bukan hanya sekadar fenomena statistik, tetapi memengaruhi berbagai sektor, termasuk transaksi ekonomi dan pola konsumsi masyarakat. Laporan terbaru menunjukkan, banyak warga kelas menengah yang kini terperosok ke dalam kelompok menengah rentan hingga rentan miskin, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh sektor ekonomi Indonesia.

Penurunan Kelas Menengah yang Drastis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia pada 2019 tercatat sebanyak 57,33 juta orang, setara dengan 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024, angka tersebut turun drastis menjadi hanya 47,85 juta orang, atau setara dengan 17,13% dari total penduduk. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang terlempar dari kelas menengah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia, dengan meningkatnya jumlah orang yang masuk ke dalam kategori kelas menengah rentan dan rentan miskin.

Sementara itu, kelompok masyarakat kelas menengah rentan, yang pada 2019 sebanyak 128,85 juta orang atau 48,20% dari total penduduk, meningkat menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% pada 2024. Selain itu, angka kelompok rentan miskin juga mengalami peningkatan signifikan, dari 54,97 juta orang (20,56% dari total penduduk) menjadi 67,69 juta orang (24,23%) pada 2024. Kondisi ini menggambarkan perubahan dramatis dalam struktur kelas sosial di Indonesia, yang berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat.

Fenomena Penurunan Transaksi Ekonomi

Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah juga tercermin dalam aktivitas ekonomi, khususnya transaksi melalui sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Bank Jatim (BJTM), misalnya, mencatat penurunan transaksi QRIS yang signifikan pada periode Juni hingga Agustus 2024. Transaksi QRIS Merchant tercatat mencapai Rp176,30 miliar pada Juni 2024, namun kemudian turun menjadi Rp127,91 miliar pada Juli dan hanya sedikit naik menjadi Rp130,51 miliar pada Agustus.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menjelaskan meskipun transaksi QRIS mengalami penurunan tajam dalam tiga bulan tersebut, ada sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan Januari 2024, yang hanya mencatat Rp76,11 miliar. Tren penurunan ini, menurut Busrul, juga terjadi bersamaan dengan deflasi inti yang terjadi selama empat bulan berturut-turut sejak Mei 2024, yang menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang terus berlanjut di kalangan masyarakat.

Perubahan Pola Pengeluaran Masyarakat

Penurunan daya beli ini tidak hanya mempengaruhi transaksi melalui QRIS, tetapi juga pola pengeluaran masyarakat. Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank Indonesia, menyatakan penurunan daya beli membuat masyarakat beralih mengalokasikan pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar, seperti bahan makanan dan barang rumah tangga. Hal ini terlihat jelas dari penurunan transaksi di kategori seperti hiburan dan restoran, sementara transaksi di kategori barang-barang esensial justru meningkat.

Fenomena ini juga tercermin di Bank BJB (BJBR), di mana transaksi nasabah mengalami penurunan meskipun frekuensinya masih bertumbuh. Menurut Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi, meskipun frekuensi transaksi masih meningkat, nilai transaksi cenderung menurun. Sebagai contoh, nasabah yang biasa menghabiskan Rp100 ribu untuk membeli 10 barang, kini hanya dapat membeli 8 hingga 9 barang dengan nominal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi dan penurunan daya beli semakin menekan kemampuan masyarakat untuk berbelanja.

Dampak pada Kredit Konsumsi

Bank swasta terbesar di Indonesia, BCA (BBCA), juga tidak terhindar dari dampak penurunan daya beli kelas menengah. Meskipun Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menyatakan bahwa transaksi QRIS dan debit masih stabil, kredit retail, terutama untuk produk-produk konsumsi, mengalami penurunan. Namun, ada sektor tertentu yang tetap bertumbuh, seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB), yang didorong oleh bunga yang rendah.

Dampak Jangka Panjang

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga daya beli kelas menengah, yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional. Penurunan jumlah kelas menengah dan pergeseran mereka ke kelompok rentan miskin dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan. Pemerintah dan sektor perbankan perlu terus mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, baik dengan memberikan stimulus ekonomi, mendorong inovasi di sektor-sektor konsumsi, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup masyarakat yang menurun akan menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (04/iKoneksi.com)