Krisis Fiskal, Pemkot Blitar Justru Naikkan Anggaran Rp 3 Miliar

Kab Blitar, iKoneksi.com — Slogan efisiensi anggaran yang kerap digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kini menuai sorotan tajam. Di tengah krisis fiskal dan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, justru muncul kabar bahwa anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar naik lebih dari Rp 3 miliar. Ironisnya, sebagian dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba.

Langkah ini memantik gelombang kritik dari masyarakat dan kalangan pengamat, yang menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi dan kepedulian terhadap kondisi rakyat kecil.

Kontradiksi di Tengah Krisis Fiskal

Kenaikan anggaran ini mencuat di saat Pemkot Blitar tengah gencar menyerukan penghematan akibat krisis fiskal yang menghantam kas daerah. Sebelumnya, pemerintah bahkan berencana meninjau ulang program bantuan sosial Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) karena adanya pemotongan dana transfer pusat yang mencapai Rp 114 miliar.

Namun di sisi lain, muncul kebijakan pengadaan mobil dinas baru yang dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat miskin.

Pengamat politik Tijanto menilai langkah ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan serius dari Pemkot Blitar.

“Klaim efisiensi anggaran menjadi kontradiktif. Kenaikan anggaran ini bukan hanya masalah angka, tetapi mencerminkan prioritas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat miskin dan rentan,” tegasnya kepada iKoneksi.com, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kenyamanan pejabat ketimbang kesejahteraan publik.

“Pemerintah tidak boleh menjadikan kenyamanan pejabat sebagai prioritas di atas kesejahteraan rakyat,” ujarnya keras.

Sorotan Publik: Antara Amanah dan Kenyamanan Pejabat

Kritik semakin tajam lantaran kebijakan tersebut keluar di saat masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan ancaman berkurangnya bantuan sosial. Tijanto menilai langkah Pemkot Blitar itu sebagai bentuk kegagalan serius dalam memegang amanah publik.

“Setiap rupiah dari APBD seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat jaring pengaman sosial, bukan memperluas fasilitas pejabat,” katanya.

Ia menegaskan, di tengah situasi ekonomi yang berat, pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh pengelolaan keuangan yang bijak dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan simbol kemewahan birokrasi.

Tijanto pun mendesak agar DPRD dan lembaga pengawasan daerah meninjau ulang alokasi anggaran tersebut.

“Ini bukti perlunya pengawasan ketat dan transparansi total. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan detail dan pertanggungjawaban atas keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial,” tekannya.

Pemkot Blitar Beri Alasan, Publik Tak Puas

Menanggapi polemik ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, akhirnya angkat bicara. Ia membenarkan adanya kenaikan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih di Bagian Umum Setda.

Menurut Widodo, dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan operasional, termasuk penerimaan tamu daerah serta pengadaan mobil dinas untuk Wakil Wali Kota.

“Penambahan di bagian umum Sekretariat Daerah selain untuk tamu-tamu daerah juga untuk kendaraan operasional Kepala Daerah berupa mobil Wakil Wali Kota,” jelasnya, Selasa (28/10/2025).

Namun, Widodo enggan merinci berapa nominal pasti yang dihabiskan untuk mobil dinas baru tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa Wali Kota sendiri belum mendapatkan kendaraan baru.

“Sedangkan Pak Wali Kota belum dibelikan mobil,” ujarnya singkat.

Pernyataan itu justru semakin memicu tanda tanya di kalangan publik. Banyak yang menilai bahwa alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membenarkan kenaikan anggaran di tengah situasi keuangan yang seret.

Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas

Sejumlah warga Blitar menilai kebijakan ini mencerminkan lemahnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat. Di tengah krisis, keputusan menaikkan anggaran untuk keperluan nonprioritas seperti kendaraan dinas dianggap sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang tidak peka dan tidak transparan.

Desakan agar Pemkot Blitar membuka rincian penggunaan dana Rp3 miliar itu pun menguat. Publik menuntut adanya audit independen dan laporan resmi mengenai bagaimana dana tersebut dibelanjakan serta sejauh mana urgensinya bagi pelayanan publik.

Jika tidak segera dijelaskan secara terbuka, bukan tidak mungkin isu ini berkembang menjadi krisis kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah kota.

Kebijakan pengadaan mobil dinas di tengah krisis fiskal menjadi potret nyata dilema tata kelola anggaran daerah. Di satu sisi, pemerintah mengaku berhemat dan menyesuaikan keuangan. Namun di sisi lain, keputusan yang diambil justru menimbulkan kesan bahwa efisiensi hanyalah slogan kosong tanpa makna nyata.