Menjamurnya Vila Ilegal Batu, Ancaman Serius Pariwisata Nasional

Kota Batu, iKoneksi.com – Kota Batu, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai destinasi wisata keluarga dengan udara sejuk pegunungan dan taman hiburan yang ramah anak, kini menghadapi ancaman serius. Bukan dari faktor alam atau menurunnya minat wisatawan, melainkan dari tubuh industrinya sendiri: menjamurnya vila ilegal yang beroperasi tanpa izin, tanpa pajak, dan tanpa pengawasan yang memadai.

Fenomena ini bukan hanya persoalan Kota Batu. Pola serupa juga terjadi di berbagai destinasi populer Indonesia, seperti Puncak Bogor, Bali, hingga Lombok. Di balik wajah indah pariwisata, tersembunyi praktik akomodasi tidak bertanggung jawab yang berpotensi merusak sendi-sendi industri wisata nasional.

Vila Murah, Masalah Mahal

Vila-vila ilegal menjadi primadona baru bagi wisatawan. Tarifnya relatif murah, fasilitasnya dianggap lebih bebas dibanding hotel, dan proses penyewaannya tanpa ribet. Namun, kebebasan itu membawa dampak mahal.

Mayoritas vila tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), tidak tercatat dalam sistem pajak, dan sama sekali tidak berkontribusi pada kas daerah. Sebaliknya, hotel resmi dibebani beragam izin, kewajiban pajak, serta standar layanan yang ketat.

Data dari Radar Batu pada Mei 2025 menunjukkan gambaran mencengangkan: dari 1.080 unit vila di Kota Batu, hanya 14 yang mengantongi NPWP dan izin usaha. Artinya, 98,7 persen vila beroperasi tanpa izin. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya didapat pemerintah akhirnya lenyap, sementara usaha formal terancam mati pelan-pelan karena kalah bersaing dengan akomodasi liar.

Kepala Bapenda Kota Batu, Mohammad Nur Adhim, menegaskan pemerintah sudah mendorong pemilik vila mengurus izin. Namun hingga kini, kepatuhan masih jauh panggang dari api.

Dikelola Asal-Asalan, Rentan Penyalahgunaan

Masalah tidak berhenti di soal pajak. Sebagian besar vila ilegal dikelola tanpa standar layanan maupun keamanan. Banyak pemiliknya berasal dari luar daerah, hanya mengejar keuntungan cepat. Pengelolaan biasanya diserahkan ke warga sekitar, sekadar membersihkan ruangan dan menyerahkan kunci. Tanpa SOP, tanpa pelatihan, dan tanpa rasa tanggung jawab terhadap aktivitas penyewa.

Aturan sebenarnya pernah dibuat, seperti kewajiban tamu meninggalkan KTP di pos satpam atau pemasangan CCTV. Namun, di lapangan aturan ini sering diabaikan. Banyak kompleks perumahan di Batu bahkan telah berubah fungsi: hingga 90 persen unit rumah disulap menjadi vila tanpa pengawasan.

Akibatnya, aktivitas mencurigakan kerap terjadi. Warga sekitar resah karena vila-vila tersebut diduga digunakan untuk pesta miras, narkoba, prostitusi, hingga aktivitas ekstrem yang berpotensi mengarah ke terorisme. Tamu keluar-masuk tanpa identitas jelas, tanpa pencatatan, dan tanpa kontrol.

Bom Waktu Pariwisata

Praktik vila ilegal bukan sekadar merugikan dari sisi ekonomi, tapi juga menjadi ancaman serius bagi citra Kota Batu. Kota yang dulu dikenal aman, ramah keluarga, dan sejuk kini mulai dikaitkan dengan berbagai aktivitas kriminal.

Kasus nyata sudah terjadi. Pada September 2024, Polda Jawa Timur menggerebek pesta seks bertukar pasangan di salah satu vila di Batu. Sebanyak 12 orang diamankan, dengan biaya masuk Rp825 ribu per orang. Kegiatan tersebut bahkan difasilitasi lewat grup Telegram dengan sistem pendaftaran online.

Peristiwa ini membuka mata bahwa vila ilegal bisa menjadi ruang tertutup bagi praktik melawan hukum. Jika dibiarkan, bukan hanya pendapatan daerah yang hilang, melainkan masa depan pariwisata Kota Batu bisa runtuh.

Saatnya Bertindak Tegas

Fenomena ini ibarat bom waktu. Tanpa penertiban, Kota Batu bisa kehilangan identitasnya sebagai kota wisata. Pemerintah daerah perlu bertindak tegas dengan penertiban menyeluruh, melibatkan aparat hukum, serta mendorong mekanisme legalisasi yang jelas.

Lebih dari itu, masyarakat harus diberi peran. Tanpa dukungan warga lokal, upaya menertibkan vila ilegal akan berakhir sia-sia. Pariwisata sehat bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga soal rasa aman, keadilan usaha, dan keberlanjutan lingkungan sosial.

Kini, pilihan ada di tangan pemerintah dan masyarakat Batu: membiarkan vila ilegal terus tumbuh seperti parasit, atau menata kembali wajah pariwisata agar tetap menjadi kebanggaan nasional.

Penulis: Didik Rocki Wahyono,Suci Sandi Wachyuni, Kadek Wiweka