Milad Muhammadiyah Ricuh, Pendopo Sampang Batal Dipakai Mendikdasmen RI

Kab Sampang, iKoneksi.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diduga menolak rencana kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti ke wilayahnya. Dugaan tersebut mencuat setelah izin penggunaan Pendopo Bupati Sampang dibatalkan secara mendadak, sehari sebelum pelaksanaan agenda Milad Muhammadiyah ke-113.

Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (16/12/2025) itu rencananya akan dihadiri Abdul Mu’ti, yang juga menjabat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015–2027. Pembatalan penggunaan pendopo tersebut memicu polemik antara pihak penyelenggara dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang, M Soleh, mengatakan pihaknya telah menempuh seluruh prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, hingga beberapa hari menjelang acara, tidak ada pemberitahuan adanya kendala dari Pemkab Sampang.

“Kami sudah mengikuti semua prosedur. Sampai H-3 tidak ada masalah. Tiba-tiba panitia dipanggil dan diberi informasi bahwa pendopo tidak bisa digunakan,” kata Soleh, Senin (15/12/2025).

Menurut Soleh, alasan yang disampaikan Pemkab Sampang adalah adanya gangguan listrik di Pendopo Bupati. Namun, ia menilai alasan tersebut tidak logis karena panitia telah melakukan persiapan sejak pagi hari dan kondisi listrik dinilai normal.

“Alasannya listrik rusak. Padahal kami seharian persiapan di pendopo dan semuanya berjalan normal,” tegasnya.

Soleh menambahkan, sebelumnya pihak Muhammadiyah telah menerima konfirmasi persetujuan peminjaman pendopo dari Kepala Sub Bagian Umum Pemkab Sampang. Oleh karena itu, pembatalan mendadak tersebut sangat disayangkan karena berdampak langsung pada kesiapan acara.

“Kami sudah mendapat informasi bahwa ploting peminjaman pendopo sudah disetujui. Pembatalan ini tentu mengecewakan,” katanya.

Atas kejadian tersebut, PDM Sampang meminta Pemkab bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap organisasi kemasyarakatan. Soleh menegaskan, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas publik.

“Pemerintah daerah seharusnya memperlakukan semua ormas secara adil dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Sampang membantah tudingan penolakan terhadap kunjungan Mendikdasmen. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan surat izin penggunaan Pendopo Bupati untuk agenda Milad Muhammadiyah tersebut.

“Kami tidak pernah mengeluarkan surat izin penggunaan pendopo untuk kegiatan itu,” kata Sudarmanto.

Ia menegaskan, polemik tersebut tidak berkaitan dengan penolakan terhadap Abdul Mu’ti sebagai menteri, melainkan menyangkut penyelenggara kegiatan.

“Kami bukan menolak Menteri Pendidikan. Permasalahannya karena yang membawa kegiatan adalah organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.

Sebelumnya, rencana kedatangan Mendikdasmen ke Sampang juga dilaporkan mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk ormas Laskar Hubbul Wathon. Mereka menilai kegiatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Hingga kini, polemik pembatalan penggunaan pendopo tersebut masih menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan terkait netralitas pemerintah daerah dalam melayani organisasi kemasyarakatan.