Minim Lahan Pembangunan SR Patar Luhut Dorong Wali Kota Pematangsiantar Bangun Yayasan Sekolah Unggulan

Kota Pematangsiantar, iKoneksi.com – Pemerintah Kota Pematangsiantar didorong segera mengambil langkah konkret meningkatkan kualitas pendidikan. Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Patar Luhut Panjaitan, menilai pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada wacana maupun alasan keterbatasan kewenangan.

Patar mengusulkan pembentukan Yayasan Didik Unggul Sangwanaluh Pematangsiantar sebagai wadah khusus untuk merancang dan mempersiapkan sekolah unggulan mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Dorongan tersebut mencuat di tengah pembahasan pengembangan pendidikan dan wacana Sekolah Rakyat di Pematangsiantar. Patar juga menilai janji Wali Kota Pematangsiantar saat kampanye terkait peningkatan kualitas pendidikan perlu segera diwujudkan melalui kebijakan yang terukur.

Patar: Jangan Berhenti karena Alasan Kewenangan

Menurut Patar, pembentukan yayasan dapat menjadi langkah awal untuk menyusun konsep sekolah unggulan secara serius, termasuk standar pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik hingga sistem pembelajaran.

“Ya langsunglah konkret. Bentuk dulu yayasan, Yayasan Didik Unggul Sangnawalu Pematangsiantar. Biar nanti yayasan ini yang bekerja untuk mempersiapkan sekolah unggulan,” lugas dia.

Ia menilai pemerintah daerah dapat memulai secara bertahap dengan memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah tersedia. Salah satu opsi yang disebutnya adalah menyiapkan satu hingga tiga ruang kelas melalui kerja sama dengan sekolah yang ada, termasuk SMA Negeri 1 Pematangsiantar. Namun, persoalan kewenangan pendidikan SMA yang berada di tangan pemerintah provinsi dinilai tidak seharusnya membuat Pemkot Pematangsiantar berhenti bergerak.

“Kalau memang bukan kewenangan kita, ya bangun komunikasi. Kita tinggal membangun komunikasi kepada Pak Bobby Nasution, kepala dinas pendidikan provinsi, Sekdanya, termasuk Bappeda. Jangan hanya karena dibilang kewenangan provinsi kemudian kita berhenti,” tegas Patar.

Sekolah Unggulan Dinilai Lebih Relevan

Patar berpandangan Pematangsiantar membutuhkan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Menurut dia, program Sekolah Rakyat tidak harus diterapkan dengan pola seragam di seluruh wilayah Indonesia. Daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T), kata dia, dapat menjadi prioritas karena menghadapi persoalan akses pendidikan yang lebih berat.

Sementara untuk kawasan perkotaan seperti Pematangsiantar, ia menilai pengembangan sekolah berkualitas dan unggulan justru perlu mendapat perhatian.

“Jangan setiap jengkal di Indonesia harus ada Sekolah Rakyat. Ada daerah prioritas. Untuk kota seperti Siantar, kita bicara intensifikasi, bagaimana membangun sekolah unggulan,” terangnya.

Ia juga menilai keterbatasan lahan tidak semestinya menjadi penghambat. Pembangunan sekolah dapat dilakukan secara vertikal apabila lahan menjadi persoalan. Salah satu lokasi yang disebut potensial berada di kawasan belakang Gereja HKBP Mahanaim dan di samping SMA Negeri 1 Pematangsiantar yang disebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Bukan Sekadar Bangun Gedung

Patar menekankan sekolah unggulan tidak boleh dimaknai sebatas pembangunan gedung baru. Konsep pendidikan harus disiapkan sejak awal secara komprehensif. Yayasan yang diusulkan dapat menyusun standar kurikulum, kualitas tenaga pendidik, jam belajar hingga kualifikasi guru. Ia bahkan membayangkan sekolah tersebut memiliki standar tenaga pengajar yang tinggi, termasuk membuka ruang bagi lulusan perguruan tinggi ternama dan tenaga pendidik dengan pengalaman memadai.

“Uniformnya bagaimana, belajarnya berapa jam ditambah, guru-gurunya harus ada yang berprofesi ini. Minimal harus ada dari ITB, UGM, S2 sekian, jam terbangnya harus sekian,” tekannya.

Soroti Sekolah Kekurangan Murid

Patar juga meminta kebijakan pendidikan disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Ia menyoroti adanya sekolah dasar yang mulai kekurangan murid dan terancam tutup, sementara sekolah swasta justru menjadi pilihan sebagian masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan.

“Kalau untuk kota Siantar, sekolah rakyat perlu dipikirkan sesuai kebutuhan. Sekarang saja ada SD yang mulai kekurangan murid dan terancam tutup. Di sisi lain, sekolah swasta justru menjadi pilihan masyarakat,” terangnya.

Ia berharap Pemkot Pematangsiantar segera mengubah gagasan peningkatan kualitas pendidikan menjadi program nyata yang memiliki target dan konsep jelas. Selain sektor pendidikan, Patar turut mengingatkan pentingnya menempatkan pejabat sesuai kompetensi. Prinsip the right man on the right place, menurutnya, harus diterapkan agar setiap kebijakan ditangani oleh sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman.

Pada akhirnya, ia meminta pemerintah melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia Pematangsiantar.

“Jangan hanya berhenti pada persoalan kewenangan,” tutup dia.