OTT Noel Digoreng Jadi Isu Pengalihan, KPK Angkat Bicara

Jakarta, iKoneksi.com – Publik heboh ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Namun yang tak kalah panas, muncul tudingan bahwa operasi senyap itu hanyalah pengalihan isu dari kasus besar di Sumatra Utara, yakni suap proyek jalan senilai Rp231,8 miliar yang menyeret nama Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Tudingan ini akhirnya ditanggapi langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Dalam keterangannya melalui kanal YouTube KPK RI, ia dengan tegas membantah anggapan bahwa OTT Noel sengaja dimainkan untuk menutupi kasus di Sumut.

“Kami tegaskan, tudingan pengalihan isu itu tidak benar. OTT di Kemnaker murni berdasarkan laporan masyarakat, khususnya para pekerja yang jadi korban pungli,” kata Setyo, Sabtu (23/8/2025).

OTT Noel: Rp81 Miliar Pungli, Motor Mewah, dan Jaringan Besar

Menurut Setyo OTT terhadap Noel bukan kasus kecil. Dari penyelidikan, KPK menemukan dugaan pemerasan dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) periode 2019–2025.

Modusnya, pekerja yang hendak mengurus sertifikasi K3 dipungut biaya di luar aturan resmi. Jumlahnya fantastis: Rp81 miliar. Dari angka itu, Noel diduga menerima Rp3 miliar tunai dan satu unit motor Ducati Scrambler.

“OTT pada Rabu (20/8/2025) itu menjaring 14 orang. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp170 juta, 2.201 dolar AS, dan 22 kendaraan,” urai Setyo.

Kasus Noel jelas berdiri sendiri, kata Setyo, bukan pengalih perhatian. Namun publik tetap bertanya-tanya: mengapa kasus besar di Sumut yang menyeret pejabat daerah, termasuk Bobby Nasution, belum juga tuntas?

Kasus Sumut: Proyek Rp231,8 Miliar, Fee Rp46 Miliar

Kasus yang dituding hendak dialihkan adalah dugaan suap proyek jalan di Sumut. Nilainya mencapai Rp231,8 miliar dengan dugaan fee antara 10–20 persen. Artinya, sekitar Rp46 miliar dana gelap berputar di balik proyek infrastruktur.

KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya:

1. Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting
2. PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto
3. Kepala UPTD Gn. Tua PUPR Sumut Rasuli Efendi Siregar
4. Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup M Akhirun Efendi Piliang
5. Direktur PT Rona Na Mora M Rayhan Dulasmi Pilang (anak Akhirun).

Skenarionya, anggaran digeser agar proyek yang sebelumnya tidak ada dalam rencana bisa mendapatkan alokasi dana. Misalnya proyek Jalan Sipiongot–Batas Labusel (Rp96 miliar) dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot (Rp61,8 miliar).

“Yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya “atasan berpengaruh” yang memerintahkan pungutan fee. Nama Bobby Nasution ikut terseret dalam pusaran isu ini, meski hingga kini kami belum menyatakan secara resmi keterlibatan dirinya,” ungkap Setyo.

Nama Besar Ikut Diperiksa

Setyo membeberkan KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat penting sebagai saksi, di antaranya Pj Sekda Sumut M Ahmad Effendy, yang diminta menjelaskan soal pergeseran anggaran.

Selain itu, ada pula Rektor USU Muryanto Amin, mantan Bupati Mandailing Natal Jafar Sukhairi Nasution, hingga mantan Kajati Sumut Idianto. Bahkan, eks Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi juga dimintai keterangan.

“Pemeriksaan para saksi ini menunjukkan kasus di Sumut bukan sekadar permainan di level bawah, melainkan berpotensi melibatkan tokoh besar di provinsi tersebut,” ungkapnya.

KPK di Persimpangan Isu Publik

Tudingan bahwa OTT Noel hanyalah “pengalihan isu” menunjukkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi. Meski KPK sudah menegaskan bahwa operasi di Kemnaker murni laporan masyarakat, bayang-bayang kasus besar di Sumut membuat masyarakat curiga.

Kasus Noel memang penting, tetapi jika dibandingkan dengan dugaan suap Rp46 miliar dalam proyek infrastruktur Sumut, wajar jika publik menuntut keseriusan KPK menuntaskan perkara tersebut.

Apalagi, nama Gubernur Sumut Bobby Nasution terus disebut dalam diskursus publik. Semakin lama kasus ini berlarut tanpa kepastian, semakin kuat pula anggapan bahwa ada yang sedang “diselamatkan”.

Publik Menunggu Jawaban Tuntas

Kini bola ada di tangan KPK. Lembaga ini harus membuktikan bahwa mereka tidak hanya tajam ke bawah tetapi juga berani menembus aktor besar. Penetapan Noel sebagai tersangka adalah langkah penting, tetapi publik menunggu lebih jauh: siapa sebenarnya dalang suap proyek jalan di Sumut?

Tanpa jawaban jelas, tudingan pengalihan isu akan terus melekat. Dan yang paling dirugikan bukan hanya citra KPK, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap perang melawan korupsi di negeri ini. (05/iKoneksi.com)