Pemkab Humbahas Desak Jadi Prioritas Program Rumah Subsidi Nasional

Kabupaten Humbang Hasundutan, iKoneksi.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Humbahas, Anggiat Simanullang, saat bertemu langsung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Humbahas untuk menyampaikan data kebutuhan perumahan daerah sekaligus mengusulkan agar kabupaten yang berada di kawasan pegunungan Sumatera Utara itu menjadi salah satu lokus prioritas penerima BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari APBN.

Target Nasional, Aspirasi Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Maruarar Sirait menjelaskan pada tahun 2025 pemerintah pusat menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi untuk MBR. Angka ini akan ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2026, seiring dengan dorongan percepatan realisasi Program Tiga Juta Rumah.

“Untuk Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan target pembangunan sebesar 15 ribu unit, yang akan dialokasikan ke kabupaten/kota berdasarkan kemampuan dan kesiapan masing-masing daerah,” kata Maruarar.

Kebutuhan Mendesak di Humbahas

Menanggapi hal tersebut, Anggiat membeberkan Kabupaten Humbahas memiliki 51.109 unit rumah, namun dari jumlah tersebut terdapat 7.623 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, tercatat masih ada 6.564 Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki rumah alias masuk dalam kategori backlog perumahan.

“Kami berharap Humbahas bisa diprioritaskan dalam program BSPS karena kebutuhan sangat mendesak. Banyak warga kami, terutama di daerah terpencil dan desa, yang masih tinggal di rumah tidak layak atau bahkan belum memiliki rumah sendiri,” kata Anggiat.

Dorongan untuk Program BSPS

BSPS merupakan bantuan yang bersifat stimulan dari pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat membangun atau memperbaiki rumah mereka secara swadaya. Bantuan ini sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Humbahas, yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan masih tergolong MBR.

“Kami ingin agar masyarakat tidak hanya mendapat bantuan, tapi juga dilibatkan dalam pembangunan rumah mereka sendiri, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap rumah tersebut akan lebih tinggi,” jelas Anggiat.

Komitmen Pemkab Humbahas

Pemerintah Kabupaten Humbahas berjanji akan mengoptimalkan sinergi lintas sektor untuk menyukseskan program ini. Termasuk menyiapkan lahan, data warga yang valid, hingga mendampingi proses pembangunan agar tepat sasaran.

“Kami mendukung penuh program nasional ini. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi fondasi utama kesejahteraan keluarga. Dengan adanya bantuan ini, kami ingin membawa perubahan nyata bagi warga,” tegas Anggiat.

Langkah proaktif yang diambil oleh Dinas PKP Humbahas menunjukkan bahwa isu perumahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi juga memerlukan komitmen dan aksi nyata dari pemerintah daerah.

“Jika usulan ini disetujui, maka ribuan warga Humbahas berpeluang mendapatkan rumah yang layak, aman, dan sehat, sesuai dengan standar kehidupan yang manusiawi. Program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui padat karya dan peningkatan daya beli masyarakat setempat,” pungkas Anggiat. (04/iKoneksi.com)