Pemkot Batu Jaga Akuntabilitas, LKPD Diserahkan Tepat Waktu

Kab Sidoarjo, iKoneksi.com – Wali Kota Batu, Nurochman, menunjukkan keseriusannya dalam menjaga transparansi anggaran dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 tepat waktu. Dokumen tersebut diserahkan langsung kepada Yuan Candra Djaisin di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Senin (30/3/2026).

Penyerahan ini menjadi penanda awal dimulainya proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus bukti komitmen Pemerintah Kota Batu dalam menjalankan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Bagi Nurochman, ketepatan waktu bukan sekadar formalitas, melainkan indikator penting dari birokrasi yang sehat dan profesional.

“Kecepatan penyerahan ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menjaga tata kelola keuangan daerah. Kami ingin memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Konsolidasi Data Seluruh OPD

Nurochman membeberkan LKPD yang diserahkan merupakan hasil konsolidasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batu. Laporan ini memuat gambaran menyeluruh kondisi keuangan daerah, mulai dari posisi keuangan, arus kas, hingga realisasi program pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025.

“Dengan penyajian data yang lengkap, dokumen tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan mendalam,” beber Cak Nur sapaan akrabnya.

WTP Jadi Target Utama

Cak Nur menyebutkan dalam menghadapi proses audit, Nurochman menegaskan target utama Pemkot Batu adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Ia menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk bersikap proaktif dan kooperatif selama proses audit berlangsung.

“Seluruh OPD harus siap. Jika ada masukan dari BPK, segera lakukan evaluasi dan perbaikan. Ini penting agar pengelolaan keuangan kita semakin transparan ke depan,” sebut dia.

Alarm Disiplin Birokrasi

Cak Nur membeberkan instruksi tersebut menjadi sinyal tegas bahwa tidak ada ruang bagi kelalaian dalam pengelolaan anggaran. Setiap unit kerja dituntut menjaga akurasi data dan kesiapan administrasi sejak awal. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk mitigasi untuk meminimalkan potensi temuan selama audit berlangsung.

Optimisme dan Harapan

Penyerahan LKPD unaudited ini menjadi pintu masuk menuju penilaian akhir dari BPK. Dengan persiapan yang matang, Pemerintah Kota Batu optimistis mampu mempertahankan standar kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara. Untuk Cak Nur, capaian WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi cerminan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Yang terpenting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran dikelola secara efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.