Polemik Pagar Laut Tangerang: KKP Dipertanyakan, Siapa Dalangnya?

Jakarta, iKoneksi.com – Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menjadi sorotan setelah polemik pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten belum juga menemukan titik terang. Meski kasus ini telah mencuat dan viral di media sosial, hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa aktor di balik pembangunan pagar tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, mempertanyakan mengapa KKP, yang memiliki tugas utama mengelola dan mengawasi wilayah laut Indonesia, tidak segera mengungkap pelaku di balik polemik ini.

“Sakti Wahyu Trenggono sudah menjabat sebagai Menteri KKP selama lima tahun, tetapi baru sekarang kasus ini terungkap setelah viral di media sosial. Bukankah ini sangat aneh?” ujar Saadiah dengan nada kritis dalam rapat di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Menurutnya, KKP seolah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ia menyoroti bahwa kementerian ini memiliki berbagai direktorat, termasuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), yang seharusnya memiliki kewenangan dan kemampuan dalam mengawasi serta menindak pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

“Dimana KKP selama ini? Mengapa belum mampu menemukan siapa yang membangun pagar laut ini? Bukankah kementerian ini memiliki berbagai sarana dan sumber daya untuk mengawasi lautan kita?” tegas Saadiah.

KKP Disorot, Ada Masalah di Anggaran?

Selain mempertanyakan kinerja KKP dalam mengungkap kasus pagar laut, Saadiah juga menyinggung besarnya anggaran kementerian ini yang dinilai masih jauh dari cukup untuk menjalankan tugasnya. KKP memiliki anggaran sekitar Rp6,2 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp147 triliun. Padahal, kata Saadiah, KKP memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan laut serta memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.

“Jangan sampai anggaran yang terbatas ini menjadi alasan lemahnya pengawasan. Jika memang kurang, sampaikan secara jujur kepada kami, karena laut kita adalah aset negara yang harus dijaga,” kata Saadiah dengan nada tegas.

Lebih lanjut, ia menyoroti dari delapan poin utama kebijakan Prabowo Subianto (Astacita Prabowo), tujuh di antaranya berkaitan langsung dengan tugas yang dijalankan oleh KKP.

“Hal ini semakin menguatkan pentingnya dukungan anggaran serta pengawasan lebih ketat di sektor kelautan dan perikanan,” lugasnya.

Menjaga Kedaulatan Laut, Jangan Sampai Kecolongan

Saadiah mendesak agar KKP segera mengungkap aktor di balik pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang. Ia berharap tidak ada lagi kecolongan atau bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia.

“Laut kita luas, sumber daya kita melimpah, tetapi jangan sampai pengelolaannya justru lemah. Jangan biarkan laut kita dikuasai pihak-pihak tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Kasus pagar laut ini menjadi ujian besar bagi KKP dalam menjaga integritas serta kredibilitasnya sebagai pengelola sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah, terutama Menteri KKP, dalam mengungkap dalang di balik polemik ini. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab?,” pungkas Saadiah. (04/iKoneksi.com)