Politik Uang Diduga Cemari Pemilihan Ketua ILUNI UI

Jakarta, iKoneksi.com – Pemilihan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) kembali diselimuti dugaan praktik kotor. Nama Calon Ketua Umum (Caketum) Nomor Urut 2, M. Pradana Indraputra, kembali mencuat setelah dilaporkan ke Panitia Pemilihan ILUNI UI oleh kelompok Mahasiswa UI Peduli Demokrasi atas dugaan melakukan politik uang.

Laporan tersebut resmi disampaikan pada Rabu, (20/8/2025), dengan bukti yang disebut pelapor sebagai “jelas, konkret, dan tak terbantahkan.” Langkah ini menambah catatan panjang kontroversi Pradana dalam proses pemilihan. Sebelumnya, ia juga pernah dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan data pribadi ribuan alumni UI demi kepentingan kampanye.

Dugaan Politik Uang Lewat Program Beasiswa

Salah satu anggota Mahasiswa UI Peduli Demokrasi, Rendra menceritakan kasus terbaru bermula dari acara “Temu Alumni dengan Stakeholders: UI Legal Connect – Continuous Legal Development: From Sharing to Scholarship” yang berlangsung pada 19 Agustus 2025 di 18 Parc Place SCBD, Jakarta.

Acara yang dihadiri langsung Pradana bersama sejumlah tokoh alumni seperti Dr. Faizal Hafied, Rian Hidayat, dan Andre Rahadian, menjadi sorotan lantaran adanya penyerahan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Sertifikasi Profesi Hukum kepada 3.000 alumni. Penyerahan simbolis dilakukan di panggung kepada lima perwakilan alumni.

“Bagi kelompok mahasiswa pelapor, momen itu bukan sekadar kegiatan sosial. Dalam konteks pemilihan Ketua ILUNI UI, pemberian fasilitas atau manfaat langsung kepada calon pemilih adalah bentuk politik uang,” tegasnya kepada iKoneksi.com saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Rekam Jejak Kontroversi

Rendra menyebutkan Pradana bukan kali pertama terseret tudingan pelanggaran. Tempo sebelumnya pernah memberitakan dugaan penyalahgunaan data pribadi sekitar 6.000 Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang didaftarkan sepihak ke aplikasi UI Connect tanpa persetujuan pemilik data. Data tersebut diduga digunakan untuk memperluas basis dukungan politiknya.

Selain itu, ia juga disebut memanfaatkan jaringan media massa JPNN, yang memiliki hubungan kemitraan dengan Kementerian ESDM, tempat dirinya bekerja sebagai staf khusus, untuk kepentingan kampanye pribadi.

“Tindakan ini dipandang sebagai penyalahgunaan fasilitas negara untuk tujuan pemenangan di organisasi alumni,” tekan Rendra.

Pola Dugaan Pelanggaran

Mahasiswa pelapor menilai pola dugaan pelanggaran Pradana memiliki kesamaan yang mengkhawatirkan:

1. Pemanfaatan fasilitas negara atau institusi demi kepentingan pribadi.
2. Penggunaan jaringan alumni dan acara resmi sebagai panggung kampanye terselubung.
3. Pemberian manfaat langsung kepada calon pemilih menjelang pemungutan suara.

Menurut Rendra, pola ini bukan kebetulan, melainkan strategi terencana untuk mengamankan kemenangan dengan cara yang justru melemahkan integritas demokrasi internal ILUNI UI.

Desakan Diskualifikasi

Mahasiswa UI Peduli Demokrasi mendesak Panitia Pemilihan ILUNI UI untuk segera mengambil langkah tegas berupa diskualifikasi terhadap Pradana.

“Jika pelanggaran ini dibiarkan, maka pesan yang tersampaikan adalah bahwa integritas demokrasi bisa ditukar dengan program atau fasilitas,” serunya.

Rendra menegaskan, organisasi alumni sebesar ILUNI UI tidak boleh dibiarkan menjadi ladang praktik transaksional yang menodai nilai demokrasi.

Ujian Kredibilitas ILUNI UI

Kasus ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas ILUNI UI. Organisasi yang selama ini dipandang sebagai wadah profesional alumni tengah berada di persimpangan penting: menjaga integritas demokrasi internal atau membiarkan preseden buruk berulang.

“Bila politik uang dibiarkan masuk ke organisasi alumni, kita sedang mencetak preseden yang akan sulit diperbaiki,” kata Rendra.

Kini, sorotan publik tertuju pada Panitia Pemilihan ILUNI UI.

“Langkah yang mereka ambil akan menjadi penentu arah demokrasi internal organisasi alumni kampus ternama tersebut,” tukas Rendra. (05/iKoneksi.com)