Rakyat Menjerit! GMNI Tebing Tinggi Guncang DPRD dengan 8 Tuntutan

Kota Tebing Tinggi, iKoneksi.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tebing Tinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tebing Tinggi, Selasa (23/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan.

Koordinator aksi, Rio Manurung, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal arah perjalanan bangsa. Menurutnya, peran mahasiswa tidak hanya terbatas pada aktivitas akademik di kampus, tetapi juga sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

Rio menyebutkan berbagai kebijakan pemerintah harus selalu berpijak pada nilai-nilai Pancasila, amanat UUD 1945, serta cita-cita kemerdekaan. Karena itu, mahasiswa hadir tidak sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan kebijakan negara berpihak kepada rakyat. Ia menilai kondisi masyarakat saat ini menghadapi tekanan yang tidak ringan.

“Mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga menurunnya daya beli masyarakat menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian pemerintah,” kata Rio.

Delapan Tuntutan Jadi Sorotan Aksi

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Tebing Tinggi mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut mereka, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan tidak mengabaikan dampak sosial maupun lingkungan.

Alumnus USI itu juga menyoroti persoalan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah diminta memperbaiki tata kelola energi agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan terjangkau.

“Selain itu, GMNI menolak segala bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa maupun masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Mereka menilai demokrasi harus menjadi ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan rakyat, bukan ruang pembatasan terhadap kebebasan berekspresi,” sebutnya.

Tuntutan lainnya adalah evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta program tersebut dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan memiliki sistem pengawasan yang kuat agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Desak Penguatan Demokrasi dan Ekonomi Rakyat

GMNI juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Mereka menolak kebijakan yang dinilai berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dan melemahkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Di sektor ekonomi, kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus menjadi beban masyarakat. Stabilitas harga pangan, dukungan terhadap pelaku usaha kecil, dan penguatan sektor pertanian dinilai menjadi kebutuhan mendesak,” serunya.

Tak hanya itu, GMNI menolak penempatan aparat TNI dan Polri pada jabatan sipil yang dianggap berada di luar koridor hukum yang jelas. Menurut mereka, semangat reformasi harus tetap dijaga melalui pembagian fungsi institusi negara yang profesional.

“Kami juga mendesak realisasi penciptaan 19 juta lapangan kerja yang berkualitas, disertai perlindungan tenaga kerja, upah yang layak, dan kepastian masa depan bagi generasi muda,” tekan Rio.

Tegaskan Perjuangan untuk Kepentingan Rakyat

Dalam aksi tersebut, GMNI Tebing Tinggi menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan berangkat dari kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Organisasi itu menilai penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Ia menekankan kritik yang disampaikan bukan untuk memperkeruh situasi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

“GMNI juga mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945 menegaskan perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” bebernya.

Menutup aksi, Rio menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada masyarakat.

“Kami membawa pesan perjuangan mahasiswa adalah perjuangan untuk rakyat, sebagaimana slogan yang di gaungkan, “Mahasiswa Bergerak, Rakyat Berdaulat, Negara Berkeadilan,” tutupnya.