Rapidin Desak Pemerintah Pusat Tanggap Putusnya Ring Road Samosir

Kab Samosir, iKoneksi.com – Musibah longsor yang menimpa Dusun III Sigarantung, Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, menjadi alarm keras bagi kondisi infrastruktur di wilayah yang kerap menjadi destinasi wisata unggulan ini. Jalan nasional Ring Road Samosir, yang menjadi urat nadi bagi warga setempat, ambruk total sejak Selasa pagi, (1/4/2025). Tak hanya kendaraan, bahkan pejalan kaki pun tak bisa lagi melintasi jalur ini.

Melihat langsung dampak bencana ini, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Rapidin Simbolon, MM, turun langsung ke lokasi pada Kamis, 2 April 2025. Apa yang ia temukan di lapangan tidak hanya menyedihkan, tapi juga menggugah kesadarannya akan perlunya tindakan cepat dan tegas dari pemerintah pusat.

Infrastruktur yang Terabaikan, Warga Jadi Korban

Jalan yang longsor ini bukan sekadar infrastruktur biasa. Ia adalah nadi penghubung antara beberapa desa penting seperti Parmonangan, Tanjungan, hingga Ambarita. Jalur ini digunakan anak-anak sekolah setiap hari, menjadi akses utama para petani untuk mengangkut hasil bumi, sekaligus jalur wisatawan menuju berbagai titik destinasi di Pulau Samosir.

Namun kini, semua itu lumpuh. Aktivitas warga terhenti, roda ekonomi terganggu, pendidikan anak-anak terhambat, dan sektor pariwisata nyaris mati suri.

“Ini bukan hanya sekadar infrastruktur. Ini menyangkut langsung kehidupan warga, anak-anak sekolah, dan petani,” kata Rapidin di sela kunjungannya ke lokasi longsor.

Rapidin menegaskan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II, ia tidak akan membiarkan warga terpuruk sendirian menghadapi bencana ini. Ia menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional agar segera ditangani.

Surat Mendesak Dikirim ke Menteri PUPR dan Komisi V

Langkah konkret pun diambil. Rapidin menyusun surat resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur. Dalam surat tersebut, ia tidak hanya menyampaikan permohonan, tetapi juga melampirkan data, dokumentasi, serta kronologi lengkap sejak terjadinya longsor pada 29 Maret 2025.

Surat tersebut mencakup empat poin utama dampak bencana yang mendesak perhatian:

1. Anak-anak tidak dapat bersekolah karena akses utama ke Ambarita terputus total.

2. Produksi petani terganggu parah, karena jalur distribusi yang biasanya ditempuh dalam 15 menit kini memakan waktu hingga lebih dari dua jam.

3. Tidak ada jalan alternatif, sehingga warga benar-benar terisolasi.

4. Akses ke destinasi wisata terputus, mengancam pendapatan warga yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.

“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah pusat harus segera turun tangan!” tegas Rapidin.

Desakan Solusi Darurat dan Teguran untuk Pemkab

Dalam kesempatan yang sama, Rapidin menyampaikan keprihatinannya atas lambannya respons dari Pemerintah Kabupaten Samosir. Ia menilai bahwa pemkab seharusnya bergerak cepat, minimal dengan berkoordinasi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk membuat solusi darurat.

“Pemkab Samosir tidak boleh hanya menunggu! Mereka harus segera melaporkan ini ke Balai Jalan dan mengupayakan langkah darurat seperti membangun jalan sementara atau jembatan darurat,” tegasnya.

Ia mengingatkan dalam situasi darurat seperti ini, kecepatan dan kepedulian menjadi hal utama. Diamnya pemerintah daerah bukan hanya menunjukkan ketidakmampuan, tetapi juga ketidakpedulian terhadap derita warganya sendiri.

Harapan Warga dan Ancaman Kehidupan Jangka Panjang

Kehadiran Rapidin di lokasi membawa sedikit harapan bagi warga yang telah berhari-hari merasa diabaikan. Dalam dialog dengan masyarakat, mereka menyampaikan keluhan dan harapan agar kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Banyak yang sudah mulai khawatir akan kelangsungan hidup mereka jika dalam dua minggu ke depan belum ada penanganan.

Sebagian petani bahkan mengaku mulai membiarkan hasil panennya membusuk karena tidak mungkin membawa hasil pertanian mereka ke pasar. Sementara orang tua murid terpaksa mengantar anak-anak mereka lewat jalur perbukitan yang sangat berbahaya, hanya demi tetap bisa mengikuti pelajaran di sekolah.

“Kalau ini terus dibiarkan, anak-anak kami tidak akan bisa sekolah, kami tidak bisa kerja, dan pariwisata Samosir akan lumpuh total,” ujar salah satu warga Hutaginjang yang ikut hadir saat peninjauan.

Jalan Ring Road Samosir dan Konteks Nasional

Jalan nasional Ring Road Samosir selama ini dikenal sebagai infrastruktur strategis nasional. Dibangun untuk mendukung konektivitas wilayah dan mendongkrak sektor pariwisata Danau Toba yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), jalan ini seharusnya mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah pusat.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan celah besar dalam sistem pengawasan dan penanganan darurat. Musibah longsor ini adalah bukti bahwa infrastruktur strategis pun bisa terabaikan jika tidak ada koordinasi yang kuat antarinstansi dan jika kepala daerah tidak responsif.

Dari Derita Warga ke Agenda Nasional

Dengan turun tangannya Rapidin Simbolon dan surat resmi yang dilayangkannya kepada Menteri PUPR serta Komisi V DPR RI, warga kini menaruh harapan baru. Bukan hanya pada janji politik, tetapi pada tindakan nyata.

Bencana longsor yang memutus total Jalan Ring Road Samosir bukan sekadar musibah lokal. Ini adalah peringatan keras tentang pentingnya tanggap darurat dalam penanganan infrastruktur dan peran negara dalam melindungi warganya dari keterisolasian.

Langkah Rapidin adalah pengingat bagi seluruh wakil rakyat dan pejabat publik: bahwa kepedulian dimulai dari hadirnya mereka di tengah rakyat, bukan hanya ketika jalan sudah diperbaiki, tapi saat warga paling membutuhkan seperti sekarang. (04/iKoneksi.com)