Ratusan Mahasiswa GMM Kepung Balaikota Padang, Tuntut Copot Kadis PUPR

Kota Padang, iKoneksi.com – Suasana di depan Kantor Balai Kota Padang mendadak tegang pada Kamis (11/9/2025). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Muda Sumbar Menggugat (GMM) menggelar aksi besar-besaran menyoroti dugaan kejanggalan anggaran pembangunan Gedung DPRD Kota Padang.

Massa membawa berbagai poster bertuliskan tuntutan, menyerukan agar pemerintah dan aparat hukum tidak main-main dalam menangani kasus dugaan penyimpangan yang mencapai Rp2,2 miliar. Dana tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.

Tuntutan Menggema di Depan Balaikota

Dalam orasinya, GMM menyampaikan lima tuntutan utama yang menjadi inti perjuangan mereka.

1. Mendesak Wali Kota Padang mencopot Kepala Dinas PUPR, Tri Hadiyanto, karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas.
2. Meminta aparat penegak hukum menuntaskan kasus hingga ranah pidana. Meski kerugian negara sudah dikembalikan, hal itu dianggap tidak menghapus unsur pidana karena pengembalian melewati batas waktu yang ditentukan.
3. Menuntut Wali Kota untuk berbenah, termasuk mengganti pejabat yang dianggap tidak kompeten.
4. Mengancam aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut.
5. Menolak keberadaan pejabat tidak becus di Kota Padang.

Tuntutan ini diteriakkan secara bergantian oleh orator di atas mobil komando, disambut riuh tepukan tangan dan sorakan massa.

Pejabat Absen, Massa Makin Geram

Situasi kian panas saat diketahui Kepala Dinas PUPR, Tri Hadiyanto, tidak hadir menemui massa. Absennya pejabat yang menjadi sorotan utama membuat demonstran semakin geram.

“Kalau pejabatnya bersembunyi, kalau aparat hukum hanya tidur, maka rakyat yang akan bertindak. Jangan salahkan kami kalau Balaikota akan kami duduki!” teriak Aldi, salah satu koordinator aksi, yang langsung disambut sorakan keras ratusan mahasiswa.

Kemarahan itu menurut Aldi mencerminkan kekecewaan mendalam mahasiswa terhadap sikap pemerintah yang dianggap menghindar dari tanggung jawab.

Ultimatum Keras untuk Pemko dan Aparat Hukum

Menutup rangkaian aksi, Aldi memberikan ultimatum tajam. Ia menegaskan, dugaan korupsi pembangunan Gedung DPRD Kota Padang tidak boleh berhenti hanya pada pengembalian uang negara.

“Kalau aparat penegak hukum hanya berhenti pada pengembalian uang, sama saja mereka melindungi koruptor. Kami tuntut kasus ini diproses secara pidana, bukan administratif!” serunya dengan suara lantang.

Aldi juga memastikan perjuangan ini tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata. GMM berjanji menggelar Aksi Jilid II dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi.

“Surat palsu kami lawan, korupsi kami lawan. Jika Wali Kota dan aparat hukum tetap bungkam, maka jangan kaget kalau Balaikota akan dipenuhi ribuan mahasiswa!” tegasnya, menutup aksi dengan pekikan penuh semangat.

Menanti Respons Pemko dan Aparat

Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa publik, khususnya generasi muda, tidak akan tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan anggaran. Kasus ini sekaligus menguji komitmen Wali Kota Padang dan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemkot Padang maupun Kadis PUPR Tri Hadiyanto. Namun, tekanan publik semakin besar. Masyarakat menunggu apakah tuntutan mahasiswa akan diindahkan atau justru dibiarkan memicu gelombang aksi yang lebih luas. (04/iKoneksi.com)