Sampurno: Pariwisata Kota Batu Hadapi Tekanan Serius

Kota Batu, iKoneksi.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu, Sampurno, menyoroti menurunnya kunjungan wisatawan yang berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Kondisi tersebut dinilai kian terasa di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar.

Sampurno menyebut, meski beberapa daerah masih mencatat pergerakan ekonomi yang relatif stabil, Kota Batu saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Ia menilai penurunan arus wisatawan bukan sekadar persoalan angka kunjungan, tetapi juga berdampak luas pada perputaran uang di daerah.

“Dengan kondisi daya beli masyarakat yang menurun, ditambah pemotongan TKD lebih dari Rp200 miliar, perputaran uang di Kota Batu jelas terganggu. Ini cukup memprihatinkan,” ujar Sampurno.

Menurutnya, sektor pariwisata selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kota Batu. Ketika kunjungan wisata melemah, efek berantai langsung dirasakan oleh sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, hingga usaha kecil dan restoran.

“Bukan hanya tempat wisatanya saja yang terdampak. Usaha makanan, restoran, dan sektor penunjang lainnya juga ikut merasakan dampaknya,” tutur Sampurno.

Sampurno mengakui, kondisi tersebut belum sepenuhnya bisa disikapi dengan pernyataan optimistis. Pasalnya, situasi ekonomi nasional dan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan daerah dalam menggerakkan sektor pariwisata.

“Kita tidak bisa serta-merta menyatakan kondisi ini akan segera membaik. Ini masih tahap pencatatan awal, tapi sudah terlihat dampaknya,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini PAD sektor pariwisata masih berada dalam batas target yang ditetapkan. Namun, kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian serius agar tidak berkembang menjadi penurunan yang lebih tajam.

“Secara target mungkin belum menurun drastis, tapi ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai terlambat mengantisipasi,” sebut Sampurno.

Ia menilai, ruang gerak pemerintah daerah saat ini cukup terbatas karena banyak kebijakan pembangunan dan penganggaran harus mengikuti arahan pemerintah pusat. Dalam situasi tersebut, daerah tidak bisa serta-merta mengambil langkah besar tanpa kepastian kebijakan lanjutan.

“Kita menjalankan kebijakan yang datang dari pusat. Untuk sektor pembangunan dan lainnya, sementara ini kita mengikuti alurnya,” serunya.

Terkait langkah politik Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Batu, Sampurno menyatakan pihaknya belum akan mendahului sikap strategis sebelum ada arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Menurutnya, koordinasi internal partai menjadi kunci dalam menentukan langkah lanjutan.

“Kami tidak bisa mendahului sikap. Kita tunggu arahan dari DPP,” tegasnya.

Sampurno menambahkan, meski menunggu arahan partai, Fraksi PDI Perjuangan tetap mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengembangan pariwisata. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan sektor wisata tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Ia berharap, ke depan pemerintah pusat dan daerah dapat menyelaraskan kebijakan agar sektor pariwisata Kota Batu kembali bergairah dan mampu menopang perekonomian masyarakat.

“Pariwisata ini urat nadi Kota Batu. Kalau melemah, semua ikut terdampak. Ini harus jadi perhatian bersama,” pungkasnya.