Satu Tahun Fraksi PDIP Kabupaten Malang, Konsisten Kawal Kepentingan Rakyat

Kabupaten Malang, iKoneksi.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menutup satu tahun masa pengabdian dengan refleksi kerja politik, tanpa seremoni berlebihan. Evaluasi tersebut digelar secara internal sebagai penegasan arah perjuangan fraksi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat daerah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menyampaikan refleksi ini bukan sekadar laporan kinerja, melainkan upaya menegaskan kembali orientasi politik fraksi agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, kekuasaan di lembaga legislatif tidak boleh dimaknai sebagai ruang prestise, tetapi sebagai alat perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial.

“Prinsip “politik harus membumi” menjadi landasan utama kerja Fraksi PDI Perjuangan selama satu tahun terakhir,” tuturnya.

Selama periode tersebut, Abdul menyebutkan Fraksi PDI Perjuangan memfokuskan kerja politiknya pada tiga sektor utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Ketiga sektor tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus tolok ukur nyata kehadiran negara di tingkat lokal.

“Di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mengawal kebijakan dan anggaran agar layanan kesehatan dapat diakses secara adil, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Fraksi menekankan pentingnya memastikan program kesehatan tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” bebernya.

Abdul menegaskan, akses terhadap layanan kesehatan yang layak merupakan indikator konkret keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan aktif menyuarakan penguatan pelayanan kesehatan dalam berbagai pembahasan kebijakan di DPRD.

“Pada sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembebasan sosial dan pembangunan jangka panjang. Salah satu capaian penting dalam satu tahun terakhir adalah keterlibatan aktif fraksi dalam mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru,” terangnya.

Perda tersebut dirancang sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik, mulai dari kriminalisasi hingga tekanan struktural yang menghambat profesionalitas guru. Fraksi menilai, perlindungan guru merupakan investasi strategis bagi kualitas pendidikan di Kabupaten Malang.

“Selain regulasi, komitmen di sektor pendidikan juga diwujudkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota fraksi. Program perbaikan gedung sekolah serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan diprioritaskan, terutama di wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” papar pria yang disapa Adeng itu.

Sementara itu, Adeng menuturkan pada sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi PDI Perjuangan menaruh perhatian pada kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan bawah perekonomian, seperti petani, nelayan, dan pemilah sampah.

“Pembangunan sekitar 15.000 meter jalan usaha tani di lebih dari 200 desa dipandang sebagai langkah strategis untuk membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan produktivitas petani,” urainya.

Adeng membeberkan fraksi juga mendorong penguatan ekonomi berbasis lingkungan melalui dukungan kepada kelompok pemilah sampah. Salah satunya dengan penyaluran kendaraan roda tiga kepada 20 Kelompok Penerima Manfaat di 10 desa. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berbasis gotong royong.

“Selain kerja programatik, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, fraksi terlibat aktif dalam pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah strategis dengan memastikan regulasi berpihak pada rakyat kecil dan kelompok rentan,” tekan Adeng.

“Dalam fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan menjalankan kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah secara kritis namun konstruktif, melalui dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan, serta penyampaian rekomendasi kebijakan di forum DPRD,” lanjutnya.

Adeng menegaskan isu perlindungan sosial juga menjadi perhatian utama. Kelompok lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang harus dilindungi hak-haknya, bukan sekadar objek kebijakan.

“Fraksi PDI Perjuangan mengakui masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah dan belum meratanya akses layanan publik. Namun, refleksi satu tahun ini ditegaskan bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai pijakan untuk memperkuat kerja politik ke depan,” seru Adeng.

“Dengan semangat gotong royong dan disiplin ideologis, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyatakan komitmennya untuk terus bekerja di tengah rakyat, menjadikan politik sebagai sarana pengabdian, bukan sekadar kontestasi kekuasaan,” tandasnya.