Sekolah 5 Hari di Sumut: Antara Harapan dan Kekhawatiran

Kota Medan, iKoneksi.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, berencana menerapkan kebijakan baru yang mengharuskan siswa SMA dan SMK belajar selama lima hari dalam seminggu mulai tahun ajaran 2025-2026. Kebijakan ini diambil dengan tujuan agar para siswa memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga, sekaligus menjadi strategi untuk menekan angka kenakalan remaja yang masih tinggi di wilayah tersebut. Namun, rencana ini menuai beragam reaksi, terutama dari orangtua siswa yang mempertanyakan urgensi dan dampaknya terhadap anak-anak mereka.

Alasan Pemerintah dan Tujuan Kebijakan

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, menjelaskan kebijakan ini sedang dalam tahap penyusunan kajian teknis dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Menurutnya, dalam skema baru ini, siswa akan bersekolah dari hari Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu menjadi hari libur. Namun jam belajar pada hari sekolah akan diperpanjang sehingga siswa pulang lebih lama dari biasanya.

“Sabtu itu nantinya kosong (libur), artinya di hari-hari Senin sampai Jumat akan ada penambahan jam sekolah, artinya pulang sekolah akan lebih lama daripada biasanya,” kata Alexander.

Ia menambahkan, waktu luang di akhir pekan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keakraban antara siswa dan keluarga. Selama ini, banyak siswa yang lebih lama menghabiskan waktu di sekolah sehingga interaksi dengan keluarga terbatas hanya di malam hari.

“Dengan kebijakan baru ini, mereka bisa memanfaatkan akhir pekan sepenuhnya untuk bersama keluarga,” terang Alexander.

Selain itu, Alexander menegaskan kedekatan siswa dengan keluarga selama akhir pekan diharapkan bisa meningkatkan pengawasan orangtua dan mengurangi potensi kenakalan remaja.

“Kita tahu tingkat kriminalitas cukup tinggi di Sumatera Utara, jadi ini salah satu komitmen Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk menekan tingginya tawuran, narkoba, dan kejahatan geng motor, salah satunya lewat sekolah lima hari ini,” katanya.

Respons Orangtua: Kekhawatiran dan Kritik

Meski niat pemerintah terlihat mulia, sejumlah orangtua siswa justru mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan terhadap kebijakan tersebut.

Wahyu (51), warga Kecamatan Medan Belawan, misalnya, mempertanyakan urgensi dari kebijakan ini. Anak laki-lakinya yang saat ini duduk di kelas 2 SMA mengaku sudah cukup banyak menghabiskan waktu bersama keluarga.

“Anak sekolah ini bukan PNS (pegawai negeri sipil). Jadi, nanti kalau dua hari libur (Sabtu-Minggu), apa kegiatannya?” katanya kepada media pada Rabu (4/6/2025).

Wahyu merasa kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam secara psikologis dan pendidikan. Ia juga khawatir jika siswa diberi libur dua hari, mereka justru akan menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal negatif seperti berkeluyuran dan terlibat dalam tawuran, mengingat tingginya angka kenakalan remaja di Sumut.

“Saya tahu niat Pemprov baik untuk menekan kenakalan remaja, tapi jangan sampai kebijakan ini justru memberi waktu luang yang tidak terpantau,” ungkap Wahyu.

Untuk mengatasi hal ini, Wahyu menyarankan agar hari Sabtu tetap dijadikan hari sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya tanpa harus bersekolah secara formal.

Kekhawatiran Orangtua Lain

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Zulfikar (40), warga Kecamatan Medan Area. Anak Adi yang kini duduk di kelas 2 SMA justru lebih terawasi selama berada di sekolah. Menurutnya, semakin lama anaknya di sekolah, semakin kecil kesempatan anak untuk keluyuran bersama teman-teman yang bisa berujung pada perilaku negatif.

“Karena biasa anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya dibanding keluarga di waktu libur,” katanya.

Zulfikar juga menyoroti biaya tambahan yang harus dikeluarkan orangtua karena jam sekolah yang lebih panjang.

“Siapa yang mau tanggung jawab soal bekal makan anak yang pasti akan bertambah?” keluhnya.

Ia berpendapat pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan daripada mengubah jam belajar tanpa kajian yang matang.

Antara Harapan dan Tantangan

Kebijakan lima hari sekolah ini diungkapkan Alexander adalah upaya serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki kondisi sosial dan pendidikan. Namun, seperti terlihat dari tanggapan orangtua, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kajian yang mendalam dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengamat pendidikan, psikolog, guru, orangtua, dan tentu saja siswa sendiri.

“Jika terlaksana dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi langkah strategis menekan angka kenakalan remaja dan memperkuat ikatan keluarga. Namun, tanpa pengawasan dan pelaksanaan yang matang, risiko kebijakan ini justru menjadi boomerang yang membebani siswa dan orangtua,” pungkas Alexander. (04/iKoneksi.com)