Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Kota Malang Mantapkan Arah Pembangunan 2025

Kota Malang, iKoneksi.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat koordinasi pembangunan nasional. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso bersama Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Retret Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Acara yang mengusung tema “Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025” itu berlangsung pada 27–30 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Rakor Nasional untuk Menyatukan Arah Pembangunan

Forum berskala nasional ini diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia. Skala besar tersebut menunjukkan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah sinkronisasi arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan utama Rakor dan Retret ini adalah memastikan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas nasional tahun 2025 berjalan seirama di seluruh tingkatan pemerintahan. Sinkronisasi menjadi hal krusial untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan anggaran digunakan secara efektif serta tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi juga media evaluasi dan pembekalan bagi pemerintah daerah.

“Kegiatan ini kita rancang agar daerah memahami arah kebijakan anggaran nasional. Maka dari itu, kita hadirkan narasumber dari kementerian strategis seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,” kata Tito.

Bahas Sinkronisasi Program Prioritas Nasional

Selain Kemendagri, Rakor juga menghadirkan sejumlah narasumber lintas kementerian dan lembaga nasional, seperti Bappenas, KemenPANRB, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, Kementan, Kemenkop, KemenUMKM, KemenPU, Kementerian LHK, BPJS Kesehatan, Kantor Staf Presiden, hingga Badan Gizi Nasional.

Salah satu topik yang banyak menyedot perhatian peserta adalah pembahasan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan tahun 2025 dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti pemaparan tematik, diskusi panel, hingga dialog interaktif untuk membedah berbagai kebijakan lintas sektor. Materi-materi tersebut disusun agar pemerintah daerah mampu menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan lapangan sekaligus tetap selaras dengan arah kebijakan pusat,” jelas Tito.

Komitmen Kota Malang dalam Pembangunan Inklusif

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan strategis tersebut. Ia menilai Rakor dan Retret menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi hasil.

“Rakor dan retret ini menjadi kesempatan strategis bagi kami untuk memastikan arah pembangunan Kota Malang sejalan dengan prioritas nasional. Sinergi yang kuat akan mempercepat terwujudnya program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucap Erik, Kamis (30/10/2025).

Erik menambahkan Pemerintah Kota Malang tengah fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

Menatap Pembangunan 2025 dengan Sinergi dan Arah yang Jelas

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, juga menegaskan bahwa hasil dari forum ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Ia menekankan pentingnya mengadopsi hasil sinkronisasi untuk memperkuat arah pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan rencana pembangunan daerah. Kota Malang, sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Timur, diharapkan mampu menjadi model penerapan kolaborasi lintas sektor antara pusat dan daerah.

“Dengan partisipasi aktif dalam Rakor Kemendagri ini, Pemkot Malang mempertegas komitmennya untuk terus berada di jalur yang sama dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang efisien, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” terang Dwi.

Arah Baru Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Rakor dan Retret Kemendagri ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan nasional tidak bisa berjalan sendiri. Ia menuntut sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Pemerintah pusat membutuhkan dukungan daerah, begitu pula sebaliknya.

Melalui kegiatan ini, Sekda dan Bappeda se-Indonesia termasuk dari Kota Malang membangun pondasi koordinasi yang kokoh demi terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

“Kota Malang pun siap melangkah mantap menyongsong tahun 2025 dengan arah pembangunan yang selaras, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutup Dwi.