Skema Cost Sharing di Kota Malang, Kunci Sukses Program MBG?

Kota Malang, iKoneksi.com – Program makan bergizi gratis yang diterapkan di Kota Malang mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, mengungkapkan bahwa skema cost sharing atau pembagian biaya antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan agar program makan bergizi ini dapat lebih optimal dan efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi para pelajar.

Amithya menilai alokasi dana dari APBN untuk makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per siswa per hari dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai standar. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar APBD Kota Malang menambah anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan, dengan total menjadi Rp15.000 per siswa.

“Sepertinya perlu adanya cost sharing, karena dana dari pusat hanya Rp10.000. Tentu pembiayaannya bisa mencapai Rp15.000 agar kebutuhan gizi bisa lebih terpenuhi,” ujar Amithya saat meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 3 Lowokwaru Kota Malang, Rabu (15/1/2025).

Program Makan Bergizi di SDN 3 Lowokwaru: Menyajikan Makanan Sehat dan Bergizi

Program makan bergizi gratis yang diterapkan di SDN 3 Lowokwaru ini merupakan implementasi pertama yang bekerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Gojek. Di sekolah ini, para siswa mendapatkan makan siang dengan menu yang bergizi, meliputi nasi, ayam goreng, tumis sayur kacang panjang, tempe, susu, dan buah segar berupa semangka. Menu yang disajikan sudah memenuhi standar kebutuhan gizi untuk anak-anak usia sekolah.

“Pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 3 Lowokwaru berjalan dengan cukup baik dan dianggap sehat serta higienis. Hal ini menunjukkan dengan pengelolaan yang baik, program ini bisa berjalan dengan efektif dan memenuhi kebutuhan gizi siswa di sekolah,” terang mba Mia sapaan akrabnya.

Langkah Bertahap dalam Penerapan Program

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyatakan meskipun penerapan program ini baru dilakukan di SDN 3 Lowokwaru, pihaknya berencana untuk memperluas implementasi program makan bergizi gratis ini ke sekolah-sekolah lainnya secara bertahap. Beberapa sekolah yang menjadi prioritas penerapan program ini adalah SMPN 2 dan SMPN 19 Kota Malang. Suwarjana mengungkapkan bahwa jumlah pelajar di Kota Malang yang menjadi sasaran program ini cukup besar, mencapai 137 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

“Ada sekitar 137 ribu siswa di Kota Malang yang menjadi sasaran program ini, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, termasuk madrasah,” jelas Suwarjana.

Dengan angka tersebut, dia berharap program makan bergizi gratis ini dapat menjangkau lebih banyak siswa dan memberikan dampak positif pada perkembangan mereka.

Standar Gizi yang Harus Terpenuhi

Dalam rangka memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada para siswa memenuhi standar gizi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menekankan pentingnya beberapa unsur gizi dalam menu makan siang tersebut. Menurutnya, siswa harus mendapatkan karbohidrat yang cukup sebagai sumber energi, protein hewani dan nabati yang berfungsi untuk memperbaiki dan membantu pertumbuhan sel, serta vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah-buahan. Selain itu, susu juga sangat penting karena mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak-anak.

“Selain itu, penting juga memastikan bahwa makanan yang disajikan memiliki kualitas yang higienis, agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada para siswa,” ungkap Husnul.

Keberlanjutan Program dan Dukungan Pemerintah

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari CSR Gojek, program makan bergizi gratis ini menunjukkan langkah awal yang positif untuk mendukung kesejahteraan anak-anak di Kota Malang. Namun, seperti yang diungkapkan oleh mba Mia, perlu adanya kerjasama lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah agar program ini dapat berjalan lebih efektif.

“Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan menerapkan skema cost sharing, di mana pemerintah daerah dapat menambah alokasi dana untuk meningkatkan kualitas gizi siswa,” lugasnya.

Suwarjana menerangkan pemerintah Kota Malang juga berencana untuk terus memperluas cakupan program ini agar dapat mencakup semua siswa di kota ini, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Dengan adanya bantuan dana tambahan melalui APBD, diharapkan kualitas makanan yang disajikan dapat lebih optimal dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan anak-anak di Kota Malang,” tukas Suwarjana. (04/iKoneksi.com)