Slovakia, iKoneksi.com – Parlemen Slovakia memicu kehebohan nasional setelah menyetujui undang-undang baru yang menetapkan batas kecepatan maksimum 6 kilometer per jam bagi pejalan kaki di trotoar. Aturan ini juga berlaku untuk pengguna jalan kaki lainnya, seperti pesepeda, pengguna sepatu roda, hingga pengendara skuter listrik. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai langkah tegas untuk meningkatkan keselamatan di trotoar yang semakin padat. Namun, di luar gedung parlemen, publik justru ramai-ramai menertawakan sekaligus mengkritiknya.
Kebijakan yang akan berlaku mulai 1 Januari tahun depan ini langsung mengundang gelombang protes, kritik, hingga meme satir di media sosial. Banyak warga menganggap aturan tersebut tidak realistis, berlebihan, bahkan dianggap sebagai bentuk pengawasan yang tak masuk akal terhadap aktivitas paling mendasar manusia: berjalan.
Aturan Baru yang Membingungkan Publik
Pemerintah Slovakia beralasan bahwa pembatasan ini merupakan upaya menekan risiko kecelakaan di trotoar yang kini menjadi ruang campur-aduk antara pejalan kaki, pesepeda, hingga skuter listrik. Pelanggar yang terbukti berjalan—atau melaju—lebih cepat dari 6 km/jam, dapat dikenai denda hingga 100 euro atau sekitar Rp 1,9 juta.
Meski demikian, publik mempertanyakan bagaimana aturan ini akan ditegakkan. Hingga saat ini, pemerintah belum menjelaskan mekanisme penindakan maupun perangkat apa yang akan digunakan untuk mengukur kecepatan para pejalan kaki.
Di berbagai platform media sosial, warga membuat meme tentang “pejalan kaki ngebut” dan mempertanyakan apakah ke depan warga perlu SIM untuk berjalan kaki. Fenomena ini mengubah aturan yang dimaksudkan sebagai kebijakan keselamatan menjadi bahan humor nasional.
Kritik Pakar: “Ini Absurd dan Tidak Masuk Akal”
Dan Kollar, Presiden kelompok advokasi pejalan kaki dan pesepeda Cyklokoalicia, menjadi salah satu suara yang paling lantang mengkritik aturan baru ini. Ia menilai batas kecepatan 6 km/jam sama sekali tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Pada kecepatan serendah itu, sulit menjaga keseimbangan. Bahkan anak-anak usia tiga hingga empat tahun yang bersepeda pun biasanya melampauinya,” ujar Kollar kepada iKoneksi.com.
Lebih jauh, Kollar menilai undang-undang ini justru akan menciptakan situasi yang absurd.
“Ini artinya anak-anak yang sedang belajar bersepeda pun akan melanggar hukum setiap hari. Dan secara tidak langsung, kita mengajarkan bahwa melanggar hukum itu wajar,” sebutnya.
Kelompok Concerned Mothers turut menolak aturan tersebut dan meminta Presiden Slovakia tidak menandatangani undang-undang itu.
“Saya menilai regulasi ini tidak menyentuh akar persoalan keselamatan di jalan yaitu infrastruktur yang buruk, kurangnya ruang aman untuk pesepeda, serta pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang memasuki area trotoar.,” tutur Kollar.
Data Tak Lengkap dan Pertanyaan Besar soal Efektivitas
Kepolisian Slovakia mencatat 67 pejalan kaki, serta 22 pesepeda dan pengguna skuter, tewas akibat kecelakaan sepanjang tahun lalu. Namun, hingga kini tidak ada data yang mencatat insiden secara khusus yang terjadi di trotoar. Ketiadaan data ini membuat efektivitas pembatasan kecepatan bagi pejalan kaki dipertanyakan.
Banyak pihak menilai pemerintah terlalu cepat mengambil langkah ekstrem tanpa landasan data yang kuat, hanya untuk memunculkan kesan “bertindak cepat” terhadap isu keselamatan publik.
Bukan Kebijakan Pertama yang Mengundang Protes
Sejak Perdana Menteri nasionalis Robert Fico kembali berkuasa pada 2023, pemerintah Slovakia memang dikenal aktif mengesahkan berbagai undang-undang kontroversial. Mulai dari revisi hukum pidana hingga perubahan konstitusi, sejumlah kebijakan dinilai membatasi kebebasan warga.
“Aturan batas kecepatan pejalan kaki ini menjadi lanjutan dari serangkaian kebijakan pemerintah yang dinilai publik semakin jauh dari nalar. Protes kecil mulai muncul di beberapa kota, sementara diskusi publik terus bergulir mempertanyakan arah pemerintahan Slovakia ke depan,” ungkap Kollar.
Masyarakat Menunggu Keputusan Terakhir Presiden
Kini bola keputusan berada di tangan Presiden Slovakia. Banyak warga berharap aturan ini ditinjau ulang, sementara pemerintah tetap ngotot pada argumen keselamatan. Pertanyaan besar pun mengemuka: apakah keselamatan trotoar benar-benar tercapai dengan membatasi kecepatan pejalan kaki, atau justru menciptakan kegaduhan baru di ruang publik?
“Di tengah perdebatan ini, satu hal menjadi jelas Slovakia tengah menyaksikan salah satu kontroversi kebijakan paling unik dalam sejarahnya sebuah regulasi yang mengatur aktivitas manusia paling sederhana, namun menimbulkan kegaduhan luar biasa di seluruh negeri,” tutup Kollar.
