Sufmi Dasco Cawe Cawe Dalam Muktamar NU, GP Ansor Ampeldento Desak Prabowo Subianto Tarik Mundur Sufmi Dasco

Kota Malang, IKoneksi.com — Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), desakan agar proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 berlangsung secara independen kembali menguat.

Sekretaris Jenderal GP Ansor PR Ampeldento, Anam Ardhiansyah, meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan tidak ada penggunaan nama, jabatan, maupun pengaruh kekuasaan untuk mengarahkan hasil Muktamar. Agenda tertinggi organisasi NU tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Desakan tersebut disampaikan di tengah munculnya sejumlah pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan jejaring tokoh di sekitar kekuasaan dalam dinamika suksesi kepemimpinan PBNU. Sejumlah nama yang disebut dalam pemberitaan antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.

Anam menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena Muktamar merupakan forum tertinggi NU dalam menentukan arah organisasi dan kepemimpinan untuk lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga proses Muktamar dari kepentingan politik praktis maupun pengaruh kekuasaan negara.

“Meminta Bapak Prabowo selaku Bapak Presiden RI menegur jajaran,” ujar Anam.

Soroti Dugaan Penggunaan Pengaruh Kekuasaan

Anam secara khusus meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada pihak di lingkungan pemerintahan yang memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan untuk memengaruhi pilihan peserta Muktamar. Ia juga menolak penggunaan nama Presiden sebagai legitimasi untuk memenangkan kandidat tertentu dalam kontestasi internal PBNU.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang akan terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, melainkan menyangkut independensi organisasi serta marwah proses pengambilan keputusan di lingkungan NU.

“Tolak kekuasaan dipakai menangkan kandidat,” tekan dia.

Pernyataan mengenai sejumlah nama tersebut sebelumnya muncul dalam berbagai pemberitaan yang mengangkat pernyataan Gus Lilur terkait dugaan jejaring di sekitar pemerintahan. Informasi tersebut dikaitkan dengan dugaan dukungan terhadap KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU serta KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.

Namun demikian, keberadaan suatu tudingan dalam sejumlah pemberitaan tidak serta-merta menjadikannya sebagai fakta yang telah terbukti. Setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas tudingan tersebut.

Salah satu tokoh yang namanya disebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya telah memberikan tanggapan. Dasco menyatakan menghormati mekanisme internal NU dan membantah keterlibatannya dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi tersebut.

“NU punya mekanisme dan tradisi organisasi yang matang untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Itu sepenuhnya urusan internal NU, dan saya menghormati proses itu apa adanya,” kata Dasco dalam pemberitaan pada 23 Agustus 2026.

Dalam pernyataan lainnya, Dasco juga menegaskan dirinya tidak mencampuri urusan internal NU dan meminta seluruh proses Muktamar berjalan sesuai mekanisme organisasi.

Soroti Dugaan Aliran Dana dan Pengondisian

Selain dugaan intervensi politik, Anam juga meminta adanya perhatian serius terhadap dugaan aliran dana yang berkaitan dengan dinamika menjelang Muktamar. Ia turut menyoroti dugaan pengondisian serta penculikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Asrama Haji Sukolilo.

Menurut Anam, berbagai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius apabila terdapat indikasi bahwa proses internal organisasi diarahkan melalui tekanan, mobilisasi, maupun kepentingan finansial.

“Meski demikian, dugaan mengenai aliran dana maupun pengondisian tersebut tetap memerlukan pembuktian berdasarkan data dan keterangan dari pihak-pihak terkait,” tegas dia.

Muktamar Digelar di Tambakberas

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Forum tersebut akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi serta kepengurusan NU untuk periode lima tahun mendatang.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Muktamar pada 27 Agustus 2026. Kehadiran Presiden dalam agenda tersebut turut memperkuat pentingnya menjaga batas yang jelas antara peran pemerintah dan dinamika kontestasi internal organisasi. Bagi Anam, Muktamar seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan NU pada tujuan utama sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ia mengingatkan agar dinamika pemilihan kepemimpinan tidak bergeser menjadi arena perebutan pengaruh politik.

“Seharusnya di momentum ini sebagai bentuk kita sebagai hamba-Nya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, bukan yang berkuasa,” lugas Anam.

Ia berharap seluruh pihak, baik peserta Muktamar maupun pejabat negara yang namanya muncul dalam dinamika tersebut, dapat menghormati mekanisme internal NU. Menurutnya, kepemimpinan PBNU harus lahir dari proses organisasi yang legitimate, bebas dari tekanan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga Nahdliyin.

“Dengan demikian, isu utama menjelang Muktamar ke-35 NU bukan semata-mata mengenai siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum PBNU, melainkan sejauh mana seluruh proses mampu menjaga independensi organisasi dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan,” pungkas dia.