Jelang Muktamar NU, Forum Penyelamat NU Tuding Ada Intervensi Sufmi Dasco

Jombang, iKoneksi.com – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika internal organisasi kembali memanas. Forum Penyelamat NU (FPNU) menuding adanya campur tangan pihak eksternal yang dinilai berupaya memengaruhi arah kepemimpinan NU periode 2026-2031. Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Ketua FPNU, Abdul Hamid Rahayaan secara khusus menyebut nama Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia menduga kedua tokoh tersebut memiliki kepentingan dalam dinamika pemilihan kepemimpinan NU.

Tudingan tersebut hingga naskah ini disusun belum mendapat tanggapan dari Dasco maupun Muzani.

AHWA Jadi Titik Sorotan

Hamid juga menyoroti mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), terutama terkait pemilihan Rais Aam PBNU periode 2026-2031. Ia menduga pengaruh pihak eksternal dilakukan melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mendorong KH Miftachul Akhyar masuk dalam jajaran AHWA.

Menurut Hamid, posisi AHWA memiliki peran strategis dalam menentukan Rais Aam sehingga proses pembentukannya menjadi bagian penting menjelang Muktamar.

“Hal tersebut sangat memprihatinkan, karena selama ini semua warga Nahdliyin mengetahui bahwa Miftachul Akhyar adalah sumber perpecahan di tubuh NU,” ujar Hamid dalam pernyataan persnya, Ahad (23/8/2026).

Ia menilai Muktamar seharusnya menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan internal NU, bukan justru memperkuat salah satu kelompok.

Tuduh Ada Penggunaan Menteri

Hamid turut mempertanyakan dugaan keterlibatan Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid dalam dinamika tersebut. Ia menilai apabila tudingan intervensi itu benar, persoalannya tidak lagi sebatas persaingan internal NU. Sebab, keterlibatan pejabat negara dalam urusan internal organisasi keagamaan dinilai berpotensi memperluas konflik.

“Dengan menggunakan tangan Menteri Sosial dan Menteri ATR/Kepala BPN,” sebut Hamid.

Menurutnya, NU memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Karena itu, segala bentuk intervensi yang berpotensi memperuncing perpecahan harus dihindari.

FPNU Ancam Mosi Tidak Percaya

FPNU bahkan menyiapkan langkah politik apabila Muktamar ke-35 NU berujung pada kegaduhan dan semakin memperlebar konflik internal. Hamid mengatakan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilai ikut terlibat jika proses Muktamar justru menghasilkan perpecahan.

“Jika di Muktamar nanti terjadi kegaduhan dan terjadi perpecahan di tubuh NU, maka Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani harus bertanggung jawab,” tegasnya.

FPNU juga mempertimbangkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Partai Gerindra dan elite partai yang dituding mencampuri urusan internal NU.

“Kami juga akan menyatakan mosi tidak percaya kepada Partai Gerindra dan petinggi Partai Gerindra yang ingin merusak NU,” tekan dia.

Desak Prabowo Tegur Pejabat

Hamid kemudian meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan apabila terdapat pejabat pemerintah yang terbukti terlibat dalam upaya yang dapat memicu konflik di tubuh NU. Ia meminta Presiden menertibkan bawahannya agar tidak mencampuri proses internal organisasi keagamaan.

“Kami juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto supaya memberikan teguran kepada bawahan yang dengan sengaja ingin merusak NU,” ungkap dia.

Namun, Hamid juga melontarkan pernyataan lebih keras. Ia menyebut Presiden akan dinilai sebagai bagian dari upaya perpecahan apabila tidak mengambil tindakan terhadap pejabat yang dituding terlibat. Pernyataan tersebut merupakan sikap FPNU dan belum disertai konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut.

Keutuhan NU Jadi Taruhan

Hamid menegaskan keutuhan NU menjadi prioritas utama menjelang Muktamar. Perbedaan pandangan dalam forum organisasi, menurutnya, merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang mengancam persatuan organisasi.

“Bagi kami, keutuhan NU adalah suatu keharusan demi jam’iyah dan persatuan bangsa,” lugas dia.

“Muktamar ke-35 NU akan menjadi forum penting untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi periode 2026-2031,” pungkas dia.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan dari para tokoh yang disebut.