Trump Kenakan Tarif 32 Persen, Ekspor RI Terancam

Jakarta, iKoneksi.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang perekonomian dunia. Pada Rabu, (2/4/2025), Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang disebut sebagai Reciprocal Tariffs—sebuah langkah agresif dalam strategi dagang yang digadang-gadang sebagai kebijakan “timbal balik. Tarif tersebut menyasar berbagai negara di dunia, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang paling terdampak.

Melalui pidato di Rose Garden, Gedung Putih, Trump menyampaikan Amerika Serikat akan mengenakan tarif dasar minimal sebesar 10 persen untuk semua barang impor. Namun, sejumlah negara ditetapkan menerima tarif lebih tinggi sebagai bentuk “balasan” terhadap apa yang disebutnya sebagai praktik perdagangan tidak adil terhadap AS. Yang mengejutkan, Indonesia menduduki peringkat kedelapan dalam daftar negara dengan tarif impor tertinggi, yakni sebesar 32 persen. Daftar tersebut dipublikasikan secara resmi melalui akun Instagram Gedung Putih beberapa jam setelah pidato Trump.

Pukulan Telak bagi Ekspor Indonesia

Kebijakan tersebut langsung memicu kekhawatiran besar di dalam negeri. Pasalnya, Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia, setelah Cina. Berdasarkan data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3 persen dari total ekspor nasional secara rata-rata tahunan.

Direktur Program Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini, menilai kebijakan tarif ini akan memberikan dampak langsung yang sangat signifikan. Sektor yang paling terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian.

“Dampaknya adalah melambatnya produksi, berkurangnya pesanan, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor-sektor tersebut,” kata Eisha dalam keterangan tertulis pada Kamis, (3/4/2025).

Negosiasi Jadi Kunci Bertahan

Untuk menghindari guncangan yang lebih besar, Indef mendesak pemerintah Indonesia agar segera melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Menurut Eisha, kekuatan diplomasi Indonesia sangat dibutuhkan untuk meredam efek domino dari tarif Trump.

“Negosiasi tersebut diharapkan bisa menekan tarif atau setidaknya menciptakan ruang bagi perundingan ulang mengenai produk-produk tertentu yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke AS,” terang Eisha.

Selain itu, Indef juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral, sekaligus membuka pasar baru di negara-negara non-tradisional untuk mengalihkan ekspor produk terdampak.

“Diversifikasi pasar ekspor dan optimalisasi perjanjian dagang adalah langkah wajib untuk menyelamatkan industri kita,” tegas Eisha.

Kadin Siap Dukung Langkah Pemerintah

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam merespons tarif tinggi dari AS. Menurutnya, klarifikasi terhadap tuduhan AS harus segera dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada kerugian besar bagi dunia usaha Indonesia.

“Kami dukung penuh pembentukan tim klarifikasi dan negosiasi. Pemerintah perlu memastikan kebenaran dasar pengenaan tarif 32 persen itu,” ujar Anindya.

Ia juga menilai, strategi pemerintah sejauh ini sudah tepat dalam menyiapkan langkah antisipatif terhadap kebijakan yang dinilai proteksionis dan sepihak dari AS.

Ancaman PHK dan Guncangan Industri

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut kebijakan tarif Trump sebagai langkah oportunis yang berisiko tinggi bagi ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Ia menekankan bahwa ketergantungan ekspor Indonesia pada industri padat karya membuat negara ini sangat rentan terhadap guncangan tarif.

“Jika tidak segera ditangani, PHK massal bisa menjadi kenyataan. Ribuan pekerja di sektor tekstil, alas kaki, elektronik, dan karet akan terancam,” ujarnya.

Pemerintah Kirim Tim Lobi ke Washington

Menanggapi ancaman tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengonfirmasi pemerintah telah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Washington D.C. untuk merundingkan kebijakan tarif tersebut.

“Kami sedang menghitung dampak riilnya terhadap sektor ekspor. Tim lobi ditugaskan untuk membuka ruang negosiasi dengan pihak AS,” jelas Hasan, Jumat, (4/4/2025).

Ia juga menyebut pemerintah tengah menyusun langkah-langkah penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

“Tujuannya agar barang-barang Indonesia tetap kompetitif meski menghadapi hambatan tarif tinggi,” lugas Hasan.

Tiga Gebrakan Strategis dari Presiden Prabowo

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga gebrakan besar untuk mengantisipasi gejolak global seperti ini.

Pertama, memperluas kemitraan dagang Indonesia dengan negara-negara potensial di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin. Kedua, mempercepat hilirisasi industri agar produk ekspor Indonesia memiliki nilai tambah lebih tinggi. Ketiga, memperkuat konsumsi domestik agar ekonomi nasional tidak bergantung pada ekspor semata.

“Presiden Prabowo sangat menyadari dinamika global saat ini. Strategi jangka panjang sudah disiapkan, sekarang waktunya eksekusi cepat,” ucap Noudhy.

Indonesia Harus Bergerak Cepat

Kebijakan tarif Trump bukan hanya soal angka, tapi juga sinyal keras dari pergeseran arah perdagangan global. Indonesia tidak bisa tinggal diam. Dengan ekspor yang bergantung pada pasar AS dan jutaan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri padat karya, negosiasi cepat dan taktis menjadi harga mati.

“Pemerintah harus bergerak gesit. Dunia usaha butuh kepastian. Dan rakyat menunggu kepemimpinan yang berpihak pada perlindungan ekonomi nasional. Perang dagang belum usai, dan Indonesia harus siap bertarung di medan diplomasi dagang dengan penuh keberanian,” pungkas Noudhy. (04/iKoneksi.com)