Kota Surabaya, iKoneksi.com – Wacana penempatan Polri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Deddy Sitorus, dari Fraksi PDIP terus menuai penolakan.
Salah satu kritik datang dari Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Dr. Prawitra Thalib, SH., MH., ACIArb. Menurut Prawitra, Polri harus tetap berada di bawah Presiden untuk menjaga independensi dan netralitasnya dalam menegakkan hukum serta menjaga keamanan.
“Jika Polri di bawah kementerian, bisa terjadi kerancuan peran dan benturan kebijakan yang mengganggu tugas pokoknya,” tegasnya.
Ia menerangkan konstitusi sudah mengatur posisi Polri sebagai lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga pengaruh politik dari kementerian dapat dihindari.
“Nilai-nilai demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan independensi Polri harus tetap dijaga,” tandas Prawitra. (04/iKoneksi.com)
Komentar