Wamenag: Pendidikan Inklusif Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Kota Malang, iKoneksi.com – Pendidikan inklusif bukan sekadar konsep, tetapi kunci utama dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Republik Indonesia, Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., dalam kuliah tamu di Universitas Brawijaya (UB) bertajuk Asta Cita Mendorong Pendidikan yang Inklusif untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bertempat di Gedung Widyaloka UB, Rabu (12/2/2025), Wamenag menegaskan bahwa pendidikan inklusif harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Pendidikan Inklusif Berlandaskan Pancasila dan Konstitusi

Dalam pemaparannya, Syafi’i menegaskan inklusi bukan sekadar wacana, melainkan prinsip fundamental yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Prinsip ini harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya.

“Pancasila sudah memberikan pedoman yang jelas. Inklusivisme dalam politik, misalnya, berarti kita tidak boleh terjebak dalam blok tertentu, tetapi tetap menjunjung hak asasi manusia,” tegasnya.

Dalam konteks ekonomi, ia menyoroti Indonesia tidak bisa hanya berpihak pada satu sistem, baik kapitalis maupun sosialis. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, sistem ekonomi harus memastikan kesejahteraan merata dengan tetap menjunjung nilai ketuhanan dan keadilan sosial.

“Ekonomi inklusif itu tidak memberi keistimewaan hanya pada satu kelompok saja. Sepanjang tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan dan persatuan, semua bisa berjalan,” katanya.

Asta Cita dan Kebijakan Inklusif Prabowo

Syafi’i juga menyinggung bagaimana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menerjemahkan Asta Cita dalam kebijakan inklusifnya. Salah satu contoh nyata adalah diplomasi luar negeri Indonesia yang menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk China dan Amerika Serikat.

“China itu tetangga kita, kenapa kita tidak bisa berbuat baik pada tetangga? Agama mana pun mengajarkan kebaikan terhadap tetangga,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan luar negeri yang inklusif bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kerja sama internasional yang menguntungkan Indonesia.

“Satu musuh sudah terlalu banyak, seribu kawan masih kurang,” katanya, mengutip prinsip politik luar negeri yang dianut Prabowo.

Selain itu, ia juga menyoroti sistem politik di berbagai negara, membandingkan demokrasi Indonesia yang bersifat akomodatif dengan China yang hanya memiliki satu partai dan Eropa yang mengandalkan sistem kabinet kecil.

Makan Siang Gratis untuk Santri dan Masyarakat Sekitar Pesantren

Salah satu program inklusif yang menjadi fokus dalam kuliah tamu ini adalah program makan siang gratis bagi santri dan masyarakat sekitar pesantren. Wamenag mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 500 pesantren yang terdaftar dalam program ini, meskipun jumlah yang ideal masih jauh lebih besar.

“Sebenarnya, pesantren se-Indonesia membutuhkan lebih dari 1.500 dapur umum. Saat ini baru terbangun sekitar 2 persen dari kebutuhan,” jelasnya.

Menariknya, program ini tidak hanya ditujukan untuk santri, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam radius tiga kilometer dari pesantren.

“Tujuan utama program ini adalah memastikan kesejahteraan masyarakat terpenuhi, terutama dalam hal kebutuhan pangan dan gizi,” sebutnya.

Dengan APBN sebesar Rp471 triliun, pemerintah menargetkan agar program ini dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Islam dan Inklusivisme: Perspektif Keagamaan

Dalam konteks keagamaan, Syafi’i menekankan Islam mengajarkan inklusivisme. Ia mengingatkan bahwa Allah tidak pernah memuliakan seseorang berdasarkan suku atau bangsa, melainkan dari ketakwaannya.

“Dalam Islam, Tuhan kita satu, Rasul kita Muhammad, dan kita mentaati ajarannya. Itu yang menjadi esensi utama dari keimanan,” tegasnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa inklusivisme dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan akidah, melainkan memahami bahwa ajaran Islam memiliki esensi ketundukan kepada Allah.

Pendidikan Inklusif untuk Masa Depan Indonesia

Syafi’i kembali menegaskan bahwa pendidikan inklusif harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, akses pendidikan harus terbuka bagi semua tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan masyarakat yang berpengetahuan luas dan berdaya saing tinggi.

“Jika Indonesia tidak dijajah, mungkin semua sekolah kita berbasis pesantren. Oleh karena itu, inklusivitas dalam ilmu pengetahuan perlu terus dilakukan,” ujarnya.

Ia menutup kuliah tamu dengan harapan bahwa Indonesia mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan sistem pendidikan yang lebih baik dan inklusif.

“Kunci keberhasilan bangsa ini adalah memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang layak, tanpa terkecuali. Kita harus bekerja sama untuk mencapainya,” lugasnya.

“Dengan dukungan kebijakan yang inklusif, sistem pendidikan yang terbuka untuk semua, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Indonesia diyakini mampu menjadi negara maju pada 2045. Namun, tantangan ke depan tetap besar: mampukah Indonesia benar-benar mewujudkan pendidikan inklusif yang merata di seluruh wilayah?,” tukas Syafi’i. (04/iKoneksi.com)