Yahya: Anggaran Rp 118 Triliun Harus Benahi Gizi Anak Bangsa

Jakarta, iKoneksi.com – Wacana tambahan anggaran jumbo sebesar Rp 118 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 memantik sorotan tajam dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa dana sebesar itu tak boleh sekadar menjadi proyek distribusi makanan, melainkan harus diarahkan untuk membenahi akar persoalan krisis gizi nasional secara menyeluruh.

Edukasi dan Akses Gizi Masih Lemah

Menurut Yahya, salah satu problem mendasar yang selama ini luput dari perhatian adalah minimnya edukasi gizi sejak usia dini dan lemahnya akses terhadap pangan sehat di berbagai wilayah.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program mulia, tapi jangan hanya berhenti di pemberian makan. Anggaran sebesar itu harus digunakan untuk membangun kesadaran gizi masyarakat, memperbaiki pola konsumsi, dan memperkuat rantai pasok pangan lokal,” tegas Yahya saat ditemui iKoneksi.com, Senin (14/7/2025).

Ia menambahkan bahwa membenahi pola konsumsi masyarakat dan memperbaiki rantai distribusi pangan lokal jauh lebih berkelanjutan ketimbang hanya mengguyur masyarakat dengan makanan siap santap yang belum tentu berdampak jangka panjang.

DPR Akan Bedah Rinci Usulan Anggaran

Yahya menyampaikan Komisi IX DPR akan mengkaji secara cermat dan rinci usulan tambahan anggaran yang disampaikan BGN. Ia menilai, tambahan Rp 118 triliun itu bisa menjadi pemborosan luar biasa jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah gizi yang bersifat struktural.

“Ini salah satu fungsi utama DPR, yakni pengawasan dan penganggaran. Kita tidak ingin anggaran sebesar itu menjadi proyek jangka pendek yang tidak menyelesaikan persoalan gizi anak bangsa secara mendasar,” katanya.

Yahya juga menekankan pentingnya menjadikan program MBG sebagai momentum reformasi sistemik terhadap sistem gizi nasional yang selama ini dinilainya rapuh, terpecah-pecah, dan berorientasi jangka pendek.

“MBG seharusnya menjadi tonggak awal perubahan menyeluruh dalam pendekatan gizi nasional. Bukan sekadar proyek populis,” jelas Yahya.

Teguran untuk Pemerintah: Jangan Ulang Pola Lama

Politikus Partai Golkar ini secara tegas mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan masa lalu, yakni mengucurkan anggaran besar tanpa perencanaan jangka panjang.

“Jika anggaran besar ini hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan akar persoalan. Kita butuh keberanian untuk mengubah pendekatan: dari memberi makan menjadi mendidik gizi,” tegas Yahya.

Usulan Tambahan Anggaran BGN

Sebagaimana diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun dalam Rencana Anggaran 2026. Usulan itu disampaikan dalam rapat tertutup dengan Komisi IX DPR pada Kamis (10/7/2025). Dadan menyebut bahwa pagu indikatif untuk BGN saat ini sebesar Rp 217 triliun, namun anggaran itu diperkirakan hanya mampu membiayai program MBG hingga akhir Agustus 2026.

Jika program MBG dijalankan penuh sejak Januari 2026 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta jiwa, maka kebutuhan anggaran per bulan bisa mencapai lebih dari Rp 25 triliun.

“Iya, kita usulkan tambahan Rp 118 triliun,” kata Dadan di Kompleks Parlemen.

Perlu Langkah Strategis dan Sistemik

Kini, publik menanti langkah nyata dari BGN dan pemerintah. DPR memberi sinyal bahwa dukungan terhadap MBG tetap ada, namun anggaran jumbo tersebut harus menyasar solusi jangka panjang, bukan sekadar memenuhi perut.

“Dengan tantangan krisis gizi yang kian kompleks, Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menyehatkan fisik, tapi juga mencerdaskan cara pandang masyarakat terhadap pangan,” pungkas Yahya. (04/iKoneksi.com)