Tarif Drone Rp 2 Juta Tuai Polemik, Tahura Raden Soerjo Buka Suara

Kota Malang, iKoneksi.com-Kebijakan tarif izin penerbangan drone sebesar Rp 2 juta per unit di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo menjadi perbincangan di kalangan pegiat drone dan wisatawan. Pengelola menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung upaya konservasi dan pengendalian aktivitas di kawasan hutan.

Kepala UPT Tahura Raden Soerjo, Agustin Tias Marini, menjelaskan bahwa tarif tersebut mengacu pada Perda Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pergub Jatim Nomor 20 Tahun 2025. Selain membayar retribusi, pengguna drone juga wajib memiliki sertifikasi pilot drone dan mengajukan izin resmi kepada pengelola.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah pengendalian agar penggunaan drone tidak mengganggu fungsi perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi,” ujarnya dalam program Ijen Talk City Guide FM.

Menurut Tias, Tahura Raden Soerjo memiliki luas sekitar 27.868 hektare yang sebagian besar merupakan blok perlindungan dan koleksi. Aktivitas drone yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat mengganggu satwa liar serta ekosistem di dalam kawasan.

Dosen Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Tatak Mutakin, menilai drone memang bermanfaat untuk penelitian dan pemantauan kawasan. Namun, penggunaannya tetap perlu diatur karena dapat berdampak pada satwa, terutama jenis burung yang sensitif terhadap gangguan dari udara.

“Harapannya ada ruang dialog antara pemerintah dan komunitas drone. Regulasi memang diperlukan, tetapi tarif sebaiknya disesuaikan dengan tujuan penggunaan, baik untuk kebutuhan komersial maupun hobi,” ujar Praktisi Drone, Arya Dega.

Meski menuai pro dan kontra, seluruh narasumber sepakat bahwa edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci agar pemanfaatan teknologi dan upaya konservasi dapat berjalan beriringan.