Jalur Tol Malang-Kepanjen Dibangun, Lahan Jadi Tantangan

Kab Malang, iKoneksi.com – Proyek ambisius pembangunan jalan tol Malang–Kepanjen kini mulai memasuki tahap awal. Pengerjaan konstruksi fisik direncanakan dimulai pada akhir 2028. Namun, proses panjang telah menanti sebelum itu, utamanya adalah pembebasan lahan yang melibatkan wilayah Kabupaten dan Kota Malang.

Tol sepanjang 30 kilometer ini diharapkan menjadi solusi atas kemacetan yang selama ini kerap terjadi di jalur Malang–Kepanjen. Meski trase atau jalur pasti tol belum dipastikan, pemerintah pusat telah menetapkan estimasi dana pembebasan lahan yang sangat fantastis, yakni berkisar antara Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun.

Komitmen Pemerintah Daerah Hadapi Tantangan Lahan

Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengungkapkan pihaknya siap membantu pemerintah pusat, khususnya dalam proses komunikasi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan. Salah satu langkah awal yang disiapkan adalah sosialisasi, meski hingga kini belum bisa dilaksanakan karena jalur final tol masih dalam tahap kajian.

“Menentukan trase tol itu rumit. Harus memperhatikan kontur tanah, kondisi geologi, hingga potensi dampak sosialnya. Jadi memang masih bisa berubah,” terang Tomie.

Pihaknya juga akan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa, mengingat banyaknya tanah kas desa (TKD) yang kemungkinan akan terdampak.

Anggaran Jumbo dan Rincian Pembebasan Lahan

Dari total anggaran pembangunan tol Malang–Kepanjen sebesar Rp 10 triliun, sekitar sepertiganya dialokasikan untuk pembebasan lahan. Jenis lahan yang akan dibebaskan mencakup tanah milik masyarakat, aset pemerintah daerah, dan TKD. Nilai ganti rugi akan ditentukan berdasarkan penilaian tim appraisal, dan pengalaman dari proyek tol Malang–Pandaan memberi gambaran bahwa nilainya sangat bervariasi.

“Beberapa warga saat itu menerima Rp 3,9 juta per meter persegi. Namun, ada pula yang hanya memperoleh Rp 2,5 juta hingga Rp 1,1 juta per meter persegi, tergantung lokasi dan kondisi tanah. Hal ini sempat memicu polemik dan ketidakpuasan dari warga terdampak,” beber Tomie.

Pendanaan Proyek: Skema APBN dan KPBU

Tomie memastikan seluruh biaya proyek akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Anggaran pembebasan lahan dan konstruksi fisik sebagian berasal dari APBN dan sebagian lainnya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Total biaya konstruksi sendiri mencapai Rp 7,95 triliun.

‘Namun, hingga kini belum ada kejelasan tentang titik-titik exit tol. Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, belum membuka informasi secara resmi mengenai gerbang tol yang akan dibangun di sepanjang jalur 30 kilometer ini,” ungkapnya.

Trase Bisa Berubah, Lokasi Exit Tol Masih Misteri

Meski peta trase sempat dipublikasikan, pembangunan tol Malang–Kepanjen dipastikan dimulai dari sekitar Exit Tol Madyopuro di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

“Jalurnya kemudian mengarah ke selatan, melewati Cemorokandang, Bumiayu, dan Gadang, lalu masuk wilayah Kabupaten Malang melalui Kecamatan Pakisaji, Gondanglegi, hingga berakhir di Kecamatan Kromengan,” jelas Tomie.

Namun, Juru Bicara Kementerian PUPR, Aisyah Zakkiyah, menekankan bahwa trase ini belum final. Hasil penelitian awal bisa saja mengubah arah jalur tersebut, meski diperkirakan tidak akan bergeser terlalu jauh dari perencanaan yang sudah ada.

“Lokasi exit tol juga belum ditetapkan. Semuanya masih dalam tahap kajian, termasuk jalan-jalan penghubung di Pakisaji, Gondanglegi, dan Kepanjen,” ujar Aisyah.

Mega Proyek dengan PR Besar

Pembangunan jalan tol Malang–Kepanjen disebutkan Tomie menjadi harapan besar bagi masyarakat yang menginginkan mobilitas lebih cepat antara dua kawasan strategis tersebut. Namun, di balik rencana besar itu, proses pembebasan lahan menjadi tantangan nyata.

“Sosialisasi yang belum bisa dimulai, ketidakpastian trase, hingga potensi perbedaan nilai ganti rugi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama,” tukas Tomie. (04/iKoneksi.com)