Bapenda Kota Malang Jemput Bola Pajak ke Kelurahan, Target PAD Rp265 Miliar

Kota Malang, iKoneksi.com – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan program “Bapenda Sambang Kelurahan” sebagai strategi percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Program layanan jemput bola ini mulai berjalan Selasa (12/5/2026) dan akan berlangsung hingga 23 Juli 2026.

Melalui program tersebut, Bapenda menargetkan perolehan pajak mencapai Rp265 miliar dari tiga sektor utama. Rinciannya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp72 miliar, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp132,4 miliar, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp60,5 miliar. Layanan perdana digelar di Kelurahan Madyopuro dan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang. Warga kini bisa mengurus pembayaran pajak, mutasi data SPPT PBB, pemecahan SPPT hingga pembetulan data langsung di kantor kelurahan tanpa harus datang ke pusat layanan pemerintahan.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menegaskan program ini menjadi bentuk nyata pemerintah dalam mendekatkan layanan publik sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Tujuan utama kami adalah memudahkan dan mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat, baik PBB maupun PKB,” ujar Handi Priyanto.

Warga Antusias, Bayar Pajak Dapat Bonus Minyak Goreng

Pelaksanaan hari pertama program Sambang Kelurahan mendapat respons tinggi dari masyarakat. Sejak pagi, warga Madyopuro dan Lesanpuro tampak memadati kantor kelurahan untuk memanfaatkan layanan administrasi perpajakan yang disediakan Bapenda.

“Tidak hanya pembayaran rutin PBB, masyarakat juga mengurus pemecahan SPPT, mutasi data hingga pendaftaran objek pajak baru. Menariknya, Bapenda juga memberikan satu liter minyak goreng bagi warga yang melakukan pembayaran PBB di lokasi layanan,” ungkap mantan Kadishub Kota Malang itu.

Handi membeberkan untuk mendukung kelancaran pelayanan, Bapenda menerjunkan sedikitnya 10 personel di setiap titik. Selain itu, layanan turut diperkuat armada kantor kas keliling Bank Jatim guna mempermudah transaksi tunai.

“Bagi masyarakat yang ingin bertransaksi non-tunai, pembayaran juga dapat dilakukan melalui QRIS. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari transformasi layanan pajak yang lebih modern dan praktis,” sebutnya.

“Fasilitas yang kami sediakan lengkap. Ada dukungan perbankan langsung di lokasi agar masyarakat tidak mengalami hambatan saat membayar pajak,” imbuh Handi.

Bapenda Siap Turun hingga Tingkat RW

Melihat tingginya antusiasme warga, Bapenda Kota Malang membuka peluang memperluas layanan hingga tingkat Rukun Warga (RW). Namun, pelaksanaan layanan di tingkat lingkungan akan disesuaikan dengan kesiapan fasilitas dan aksesibilitas lokasi. Handi memaparkan langkah tersebut menjadi bagian dari inovasi pelayanan publik agar masyarakat semakin mudah menjangkau layanan perpajakan.

“Jika fasilitas gedung RW memadai, kami siap hadir di sana. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus melakukan inovasi pelayanan pajak daerah,” tegasnya.

“Bapenda juga telah menyusun jadwal layanan keliling ke berbagai kelurahan di Kota Malang. Setelah Madyopuro dan Lesanpuro, layanan akan berlanjut ke Kelurahan Wonokoyo dan Buring pada 19 Mei 2026, kemudian Sawojajar dan Cemorokandang pada 21 Mei 2026,” lanjutnya.

Pemkot Optimistis Target Pajak 2026 Tercapai

Pemerintah Kota Malang optimistis target PAD dari sektor pajak dapat tercapai maksimal pada 2026. Apalagi, tahun ini pemerintah mulai melakukan sinkronisasi data opsen PKB dan BBN-KB yang dinilai mampu meningkatkan potensi penerimaan daerah. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu disebut menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur hingga fasilitas publik.

“Program Sambang Kelurahan diharapkan mampu memperkuat budaya taat pajak sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat hingga tingkat akar rumput,” tandasnya.