Batalnya Mutasi Letjen Kunto, Prabowo Tunjukkan Kuasa

Jakarta, iKoneksi.com– Keputusan mengejutkan datang dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada akhir April 2025. Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang semula diumumkan secara resmi melalui Surat Keputusan Panglima TNI justru dibatalkan hanya sehari kemudian. Kejadian ini sontak mengundang perhatian publik, termasuk para pengamat politik dan militer. Salah satunya, Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, yang menilai batalnya mutasi ini sebagai bentuk nyata intervensi politik tingkat tinggi dan sinyal kuat dari Presiden Prabowo Subianto.

Sinyal Kepemimpinan: Prabowo Tunjukkan Kuasa Presiden

Jamiluddin secara tegas menyatakan batalnya mutasi Letjen Kunto merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto kini benar-benar menunjukkan perannya sebagai pemegang kendali utama atas institusi negara, termasuk militer. Ia menduga, pembatalan mutasi ini terjadi karena Prabowo tidak setuju Letjen Kunto digeser dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

“Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” ucap Jamiluddin pada Sabtu (3/5/2025).

“Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” seru Jamiluddin.

Pernyataan ini menjadi menarik karena menunjukkan Prabowo sudah mengambil peran aktif dan menentukan arah kebijakan di tengah masa transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo, yang secara konstitusional masih menjabat hingga Oktober 2025.

Aroma Politik dalam Mutasi Militer

Tak hanya menyoroti keputusan pembatalan, Jamiluddin juga menilai rencana mutasi terhadap Kunto sejak awal sudah beraroma politis. Ia mengaitkan momentum mutasi ini dengan munculnya Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, salah satu tokoh utama dalam forum itu adalah Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 RI sekaligus ayah Letjen Kunto.

“Sementara itu, sosok yang direncanakan menggantikan Kunto, yakni Laksamana Muda Hersam, diketahui memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo karena pernah menjadi ajudannya. Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” jelas Jamiluddin.

Menurutnya, situasi ini juga mengisyaratkan pengaruh politik Presiden Jokowi masih kuat di tubuh TNI, meskipun masa jabatannya akan segera berakhir. Namun, Jamiluddin meyakini, intervensi Prabowo dalam membatalkan mutasi merupakan upaya tegas untuk memperkuat kontrol terhadap institusi pertahanan sejak dini.

Pernyataan Resmi TNI dan Penolakan Isu Politik

Di sisi lain, pihak TNI membantah semua spekulasi tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa pembatalan mutasi murni didasarkan pada pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional. Ia menyebut bahwa sejumlah perwira tinggi yang semula hendak dimutasi ternyata masih sangat dibutuhkan di posisinya masing-masing.

“Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain. Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar organisasi TNI. Ini semata-mata karena profesionalitas dan kebutuhan internal,” tegas Kristomei pada Jumat (2/5/2025).

Kristomei juga menepis dugaan pembatalan mutasi berkaitan dengan keikutsertaan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan. Ia menyebut tidak ada pertimbangan personal dalam setiap keputusan mutasi, termasuk latar belakang keluarga para perwira tinggi.

Simbol Tarik Ulur Politik Kekuasaan

Meski bantahan resmi sudah dilontarkan, Jamiluddin mengungkapkan publik tetap menyoroti batalnya mutasi ini sebagai simbol tarik ulur kekuasaan antara dua kutub politik: Jokowi dan Prabowo. Apalagi, ini bukan sembarang mutasi, melainkan mencakup sosok jenderal yang memiliki garis keturunan elite militer dan sejarah panjang dalam dinamika TNI.

“Bagi sebagian pengamat, keputusan ini menjadi panggung pembuktian Prabowo perlahan-lahan mulai mengambil alih arah kekuasaan di lingkaran elite negara, meski belum resmi dilantik sebagai presiden. Sementara itu, bagi pendukung demokrasi sipil, keputusan semacam ini justru menyisakan kekhawatiran soal dominasi militer dalam politik. (04/iKoneksi.com)