DPRD Kota Malang Kritik Skema Prasmanan MBG, Waktu Belajar Terancam

Kota Malang, iKoneksi.com — Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di Kota Malang menuai sorotan dari DPRD. Skema tersebut dinilai berpotensi mengganggu jam belajar siswa karena waktu pelaksanaan yang relatif panjang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyampaikan catatan tersebut usai meninjau langsung pelaksanaan uji coba di MIN 2 Kota Malang, Kamis (2/4/2026). Menurutnya, konsep makan bersama memang memberikan pengalaman sosial yang positif bagi siswa. Namun, aspek durasi pelaksanaan menjadi perhatian serius.

“Ini bisa menjadi opsi baru, tetapi waktu pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan,” sebut dia.

Durasi Hingga Satu Jam, Jauh dari Waktu Istirahat Sekolah

Suryadi membeberkan dari hasil pengamatan di lapangan, pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari persiapan hingga siswa selesai makan, diperkirakan memakan waktu hingga satu jam. Durasi ini jauh melampaui waktu istirahat siswa yang umumnya hanya berkisar 15 hingga 30 menit. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggerus waktu pembelajaran yang telah terjadwal sejak pagi hari.

Suryadi menegaskan, kegiatan di luar akademik tidak boleh mengorbankan proses belajar mengajar yang menjadi prioritas utama di sekolah.

Antrean Jadi Kendala, Manajemen Dinilai Belum Optimal

Selain durasi, mekanisme pengambilan makanan secara bergiliran juga menjadi sorotan. Antrean panjang dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan lamanya waktu pelaksanaan. Menurut Suryadi, konsep prasmanan sejatinya tidak jauh berbeda dengan kantin sekolah. Namun, tanpa manajemen yang baik, sistem tersebut justru menjadi tidak efisien.

Ia menekankan pentingnya pengaturan alur yang jelas, mulai dari distribusi makanan hingga penataan lokasi.

“Ini soal manajemen. Kalau tidak diatur dengan baik, pasti akan memakan waktu,” tegas dirinya.

DPRD Minta Penyesuaian Jika Diterapkan Permanen

DPRD Kota Malang menilai, jika program MBG dengan sistem prasmanan akan diterapkan secara permanen, maka perlu dilakukan penyesuaian waktu secara menyeluruh. Salah satu opsi yang disarankan adalah penambahan durasi kegiatan di sekolah agar tidak mengganggu jam belajar inti. Tanpa penyesuaian tersebut, keseimbangan antara program pemenuhan gizi dan efektivitas pembelajaran dinilai sulit tercapai.

“Kalau tidak ada penyesuaian, akan menyita waktu belajar,” tekan Suryadi.

Aktivis Pendidikan: Gizi Penting, Tapi Jangan Abaikan Prioritas Pendidikan

Pandangan kritis juga datang dari Aktivis pendidikan Kota Malang, Defa. Dia menilai program pemenuhan gizi merupakan langkah positif, namun tidak boleh menggeser prioritas utama pendidikan. Dalam perspektif Defa, keseimbangan antara kebutuhan fisik dan intelektual harus dijaga secara proporsional.

“Program seperti ini baik, tetapi jangan sampai tujuan utama pendidikan justru terganggu. Cara pelaksanaan harus tepat,” ujar Defa

Ia menyebutkan, setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan efektivitas, bukan hanya niat baik.

“Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan dampak baru,” lugas Defa.

Uji Coba Jadi Bahan Evaluasi Menyeluruh

Sebagai program yang masih dalam tahap uji coba, pelaksanaan MBG sistem prasmanan dinilai wajar jika masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun, catatan dari DPRD dan berbagai pihak diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

“Pengaturan waktu, efisiensi alur, serta kesiapan fasilitas menjadi faktor krusial yang harus dibenahi. Jika tidak, program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa justru berisiko mengganggu kualitas pembelajaran di sekolah,” tandas Suryadi.