Fraksi Gerindra Kota Malang Minta Isu Pemilu 2029 Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kota Malang, iKoneksi.com – Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang meminta seluruh pihak tidak larut dalam spekulasi mengenai masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran sebelum masa jabatan berakhir pada 2029.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, menilai isu mengenai kemungkinan terjadinya dinamika politik sebelum 2029 justru berpotensi membuat situasi pemerintahan dan politik semakin gaduh. Pernyataan tersebut disampaikan Danny merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menyinggung kemungkinan adanya dinamika politik sebelum 2029.

Menurut Danny, pernyataan semacam itu perlu disikapi secara proporsional. Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata dia, telah memperoleh mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun.

“Pemerintahan ini punya mandat sampai 2029. Jadi jangan sampai muncul spekulasi yang justru membuat situasi politik menjadi gaduh,” kata Danny kepada iKoneksi.com, Rabu (26/8/2026).

Gerindra Ingatkan Pemerintah Punya Mandat hingga 2029

Danny mengatakan dinamika politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, pembahasan mengenai kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum masa jabatan berakhir dinilai tidak produktif apabila hanya berkembang menjadi spekulasi. Ia meminta perhatian publik dan elite politik lebih diarahkan pada kinerja pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah harus diberi ruang untuk menjalankan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Keberhasilan pemerintahan semestinya diukur melalui capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan melalui isu pergantian kekuasaan.

“Yang harus kita kawal sekarang adalah bagaimana pemerintah bekerja dan programnya bisa dirasakan masyarakat. Jangan energi politik habis untuk membicarakan sesuatu yang masih berupa spekulasi,” ujarnya.

Minta Energi Politik Tak Habis untuk Spekulasi

Danny menekankan kader Gerindra di daerah tetap solid memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut, menurut dia, juga menjadi bagian dari upaya menjaga pemerintahan tetap fokus menjalankan agenda pembangunan hingga akhir masa jabatan.

Ia mengingatkan agar berbagai pernyataan mengenai dinamika politik tidak berkembang menjadi narasi yang seolah-olah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak mampu menyelesaikan mandatnya.

“Kalau ada dinamika politik, itu bagian dari demokrasi. Tetapi pemerintahan harus tetap berjalan dan bekerja sampai 2029 sesuai mandat yang diberikan rakyat,” tekan Danny.

Stabilitas Pemerintahan Dinilai Jadi Kunci

Menurut Danny, stabilitas pemerintahan menjadi salah satu modal penting untuk memastikan berbagai agenda pembangunan berjalan sesuai rencana. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik jangka pendek.

Baginya, perdebatan mengenai kontestasi kekuasaan masih terlalu dini jika pemerintahan saat ini masih memiliki mandat hingga 2029. Danny berharap seluruh elemen politik dapat menjaga situasi tetap kondusif dan mengawal pemerintah menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi komitmen kepada masyarakat.

“Jangan sampai spekulasi politik mengganggu pemerintahan. Fokus utama harus tetap pada kepentingan masyarakat dan keberhasilan program pemerintah,” pungkas ketua Kartar Kota Malang itu.