Gubernur Bobby Nasution Pertanyakan Rp 1,6 Miliar untuk Konsultan Pendidikan

Kota Medan, iKoneksi.com — Keputusan Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) mengalokasikan anggaran Rp 1,6 miliar untuk jasa konsultan memicu pertanyaan tajam dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Ia mengaku heran mengapa instansi di bawah pimpinannya menganggarkan biaya sebesar itu hanya untuk belanja tiga jenis tenaga ahli, sementara dirinya sebagai gubernur bahkan tak memiliki tenaga ahli sepeserpun.

“Tenaga ahli Gubernur aja enggak ada kok,” kata Bobby dengan nada sinis saat menjawab pertanyaan iKoneksi.cpm usai menghadiri rapat internal di The Caldera Toba, Selasa (8/7/2025).

Tiga Paket Konsultansi, Bukan Satu

Menanggapi sorotan ini, Kepala Disdik Sumut, Alexander Sinulingga, buru-buru memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa anggaran Rp 1,6 miliar tersebut tidak dihabiskan untuk satu jenis proyek, melainkan untuk tiga kegiatan konsultansi yang berbeda.

“Ini bukan satu paket, ada tiga kegiatan yang berbeda. Yakni, konsultan untuk perencanaan Kurikulum Marsipaturehutanabe, konsultan untuk skema SPP gratis, dan satu lagi untuk digitalisasi pendidikan. Semuanya dibuka melalui seleksi di LPSE, bukan untuk tenaga ahli individu,” tegas Alex saat diwawancarai iKoneksi.com, Selasa (8/7/2025).

Alex juga mengungkap pihaknya memang memiliki satu tenaga ahli individu, namun pengadaan kali ini berbeda karena menggunakan pendekatan seleksi penyedia jasa profesional berbadan hukum, bukan individu.

Rincian Proyek dan Anggaran

Dokumen dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sumut memperjelas rincian ketiga proyek tersebut:

1. Konsultansi Kurikulum Marsipaturehutanabe
   • Kode tender: 10051695000
   • Anggaran: Rp 500 juta
   • Tujuan: Merancang kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, karakter peserta didik, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan komunitasnya.
2. Konsultansi SPP Gratis
   • Kode tender: 10051721000
   • Anggaran: Rp 600 juta
   • Tujuan: Mengembangkan sistem pendidikan menengah tanpa pungutan biaya dengan prinsip transparansi dan keadilan.
3. Konsultansi Digitalisasi Pendidikan
   • Anggaran: Rp 500 juta
   • Tujuan: Menyusun strategi digitalisasi pendidikan tingkat SMA secara menyeluruh dan berbasis data.

Masing-masing proyek itu menggunakan dana dari APBD Sumut 2025 dan tengah dalam proses lelang terbuka melalui LPSE.

Kritik Publik dan Sorotan Efektivitas

Meski telah dijelaskan secara teknis, penggunaan anggaran besar untuk jasa konsultansi tetap menuai kritik. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas belanja tersebut dan menilai bahwa Disdik Sumut seharusnya bisa memanfaatkan tenaga internal atau mengedepankan efisiensi, terlebih ketika dana pendidikan masih menjadi tantangan di banyak daerah.

“Gimana masyarakat bisa percaya jika anggaran pendidikan digunakan untuk konsultansi ratusan juta, sementara di lapangan masih banyak sekolah kekurangan guru, fasilitas, dan buku pelajaran?” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Medan, Bob.

Menurut Bob kejadian ini pun menjadi ujian awal bagi Gubernur Bobby Nasution dalam membuktikan komitmen transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, khususnya di sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda Sumut.

Bobby sendiri memilih irit bicara. Ia hanya meminta agar awak media menanyakan langsung ke Kadisdik, sembari kembali menegaskan dirinya tak memiliki staf ahli sindiran yang cukup menyengat bagi bawahannya. (04/iKoneksi.com)