Anak Kembali Dirawat Akibat Keracunan MBG, Orang Tua Siswa Luapkan Kekecewaan ke DPRD Sumut

Kota Medan, iKoneksi.com – orang tua korban dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Andi Karo-Karo, menyampaikan keluh kesahnya kepada Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan. Andi mengaku kecewa lantaran putrinya, Ana Karina Br Karo-Karo, harus kembali menjalani perawatan intensif akibat gejalanya terus kambuh.

Peristiwa ini bermula dari kasus dugaan keracunan massal yang menimpa para siswa pada Kamis (13/8/2026). Ana sempat menjalani perawatan selama satu hari di RS Amanda Berastagi sebelum diizinkan pulang karena kondisinya membaik. Namun, tak lama berada di rumah, gejala pusing, mual, dan sakit perut kembali menyerang.

Keluarga pun terpaksa membawanya kembali ke rumah sakit untuk dipasang infus serta tabung oksigen selama dua hari. Setelah sempat diperbolehkan pulang untuk kedua kalinya, gejala serupa berulang hanya dalam waktu setengah hari. Usai menjalani tes darah dan urine pada 17 Agustus, Ana akhirnya dirujuk ke RSU Haji Medan dan hingga kini masih menunggu kejelasan kondisi medisnya.

Keluhan serupa disampaikan oleh korban lain, Febiona Br Purba, siswi jurusan Multimedia SMK Bersama Berastagi. Saat ditemui Sutarto di ruang perawatan, Febiona mengaku masih merasakan nyeri perut hebat dan pusing yang membuatnya belum sanggup berdiri lama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto meminta manajemen RSU Haji Medan memberikan penanganan medis yang maksimal.

“Saya juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis (*trauma healing*) bagi seluruh korban agar pulih dari dampak traumatis,” ucap dia.

Di sisi lain, Sutarto mendesak aparat berwajib dan instansi terkait melakukan investigasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Ia mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional yang telah menjatuhkan sanksi tegas mulai dari penutupan dapur ataupun di suspend (penghentian sementara, red) hingga pencopotan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap penyedia yang melanggar standar operasional.

“Ke depan, saya mengusulkan agar pelaksanaan MBG turut melibatkan pihak sekolah serta memberdayakan kantin lokal yang lebih memahami kondisi para siswa,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu.