Miris! Diduga KKN Dalam Pemilihan Petugas Mitra Tambahan, GPSB Desak BPS Sergai Ganti Petugas Mitra

Kab Serdang Bedagai, iKoneksi.com – Gerakan Pemuda Sergai Bersatu (GPSB) menyoroti proses rekrutmen petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai. Organisasi kepemudaan tersebut mempertanyakan transparansi seleksi mitra sensus dan meminta BPS membuka informasi secara jelas kepada publik.

GPSB menilai proses rekrutmen petugas sensus harus berjalan terbuka, profesional, serta bebas dari kepentingan pihak tertentu. Pasalnya, petugas yang terpilih akan menjadi ujung tombak pengumpulan data yang nantinya digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah.

Koordinator Lapangan GPSB, Suadi Nasution, mengatakan pihaknya menerima sejumlah informasi dari masyarakat yang memunculkan pertanyaan terkait mekanisme penentuan petugas sensus yang digunakan di lapangan.

Menurut Suadi, BPS harus memastikan seluruh peserta yang lolos seleksi memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi dan kemampuan, bukan karena faktor kedekatan maupun rekomendasi tertentu.

“Kami meminta BPS Sergai terbuka kepada masyarakat terkait proses penentuan petugas yang digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026. Integritas proses rekrutmen sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas data yang dihasilkan,” kata Suadi kepada iKoneksi, Rabu (10/6/2026).

Ia mengungkapkan GPSB menerima sejumlah laporan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak BPS agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, GPSB meminta Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme seleksi, penetapan, dan penggunaan petugas sensus di lapangan.

“Kalau memang prosesnya sudah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk tidak menjelaskan kepada publik. Transparansi akan menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang di masyarakat,” ucap dia.

Ancam Gelar Aksi Klarifikasi

GPSB menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai. Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi dari BPS Sergai, organisasi itu berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi ke kantor BPS. Menurut Suadi, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus upaya memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas.

“Kami berharap ada penjelasan resmi. Jika tidak ada respons, kami akan menyampaikan aspirasi secara langsung agar persoalan ini mendapatkan perhatian,” tekan dia.

GPSB menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga statistik negara. Sebab, data hasil sensus memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah maupun kebijakan nasional.

Minta Data Berkualitas dan Akuntabel

Selain menyoroti proses rekrutmen, GPSB juga mengingatkan bahwa kualitas petugas sensus akan sangat berpengaruh terhadap validitas data yang dikumpulkan di lapangan. Karena itu, mereka berharap petugas yang ditugaskan benar-benar memiliki kemampuan, integritas, dan pemahaman yang baik terhadap tugas sensus.

“Tujuan utama kami adalah memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena data inilah yang nantinya menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan,” ujar Suadi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak BPS Kabupaten Serdang Bedagai terkait berbagai pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan GPSB.