Miris! Syarat SPPI KDMP Berubah Mendadak, Peserta Protes dan Minta Kebijakan Khusus

Jakarta, iKoneksi.com — Gelombang protes muncul dari masyarakat terkait perubahan syarat pendaftaran SPPI KDMP yang dinilai tidak konsisten. Perubahan tersebut terjadi dalam waktu singkat dan berulang, memicu kekecewaan para peserta yang telah lebih dulu menyelesaikan proses pendaftaran.

Sejumlah peserta mengaku kebingungan setelah persyaratan yang awalnya ditetapkan berubah beberapa kali. Pada pembukaan pendaftaran 15 April 2026, surat pernyataan hanya terdiri dari 11 poin dengan format kop surat, serta mewajibkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Namun, perubahan terjadi pada 20 April 2026 setelah pukul 12.00 WIB. Surat pernyataan bertambah menjadi 12 poin, sementara syarat surat keterangan jasmani dan rohani diganti menjadi hanya surat keterangan sehat. Perubahan ini disebut sebagai yang ketiga kalinya sejak pendaftaran dibuka.

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari peserta, terutama mereka yang telah mengeluarkan biaya untuk memenuhi persyaratan sebelumnya. Sejumlah keluhan membanjiri media sosial, khususnya di akun resmi pemerintah seperti Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Gerindra, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hingga akun Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam salah satu komentar, akun @aerinswar mempertanyakan kebijakan yang berubah di tengah proses pendaftaran. Ia meminta adanya kebijakan khusus bagi peserta yang telah lebih dulu mengunggah dokumen sesuai aturan sebelumnya.

Keluhan serupa juga datang dari peserta lain yang mengaku telah mengeluarkan biaya tidak sedikit. Ada yang menyebut harus mengeluarkan ratusan ribu hingga hampir satu juta rupiah untuk mengurus surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, termasuk tes psikologi seperti MMPI.

“Sudah hampir habis sejuta keluar kota urus surat rohani, kok tiba-tiba dihapus,” tulis @alannn_al1155.

Selain persoalan biaya, akun lainnya yaitu @gerrykitten_ juga menyoroti mekanisme sistem pendaftaran yang dinilai kurang siap menghadapi perubahan. Mereka meminta agar fitur pengisian data atau resume dikunci sementara jika persyaratan belum final, guna menghindari kerugian bagi pendaftar.

“Perubahan syarat yang berulang ini dinilai mencerminkan kurangnya kesiapan dalam perencanaan dan sosialisasi kebijakan. Saya berharap pemerintah dapat memberikan solusi, termasuk membuka kembali akses perbaikan data atau memberikan toleransi bagi mereka yang telah memenuhi syarat sebelumnya,” tulisnya.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi terkait langkah yang akan diambil untuk merespons keluhan tersebut. Namun, tekanan publik terus menguat seiring banyaknya peserta yang merasa dirugikan secara waktu, tenaga, dan biaya.

Situasi ini menjadi pengingat pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam setiap kebijakan publik, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas. Ketidakpastian aturan tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara program.