Punjul Dorong Reformasi Parkir Tepi Jalan Dongkrak PAD Kota Batu

Kota Batu, iKoneksi.com — Wakil Ketua DPRD Kota Batu sekaligus Ketua PA GMNI Kota Batu, Punjul Santoso, mendorong Pemerintah Kota Batu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem parkir tepi jalan raya. Langkah ini dinilai krusial di tengah pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) serta kondisi perekonomian yang belum stabil.

Menurut Punjul, sektor parkir memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola dengan sistem yang tertib, transparan, dan berbasis regulasi yang jelas.

“Dengan adanya pengurangan TKD dan situasi ekonomi yang tidak menentu, pemerintah harus berani melakukan inovasi. Salah satunya lewat optimalisasi pajak parkir tepi jalan,” kata Punjul.

Ia menilai inovasi parkir sebenarnya sudah dimiliki pemerintah daerah, mulai dari penggunaan gate parkir hingga sistem karcis resmi. Namun, persoalan utamanya terletak pada lemahnya implementasi di lapangan.

Punjul mengingatkan Peraturan Daerah (Perda) telah mengatur pembagian hasil parkir, yakni 60 persen untuk juru parkir dan 40 persen untuk pemerintah daerah. Karena itu, ia menilai para petugas parkir harus bekerja secara profesional dan proaktif, bukan sekadar mengandalkan pola lama.

Ia mencontohkan kondisi parkir di kawasan selatan Alun-Alun Kota Batu, mulai dari Jalan Hasanudin Putra hingga kawasan pertokoan. Dalam satu ruas pendek, jumlah juru parkir bisa mencapai empat hingga enam orang.

“Kalau ditotal bisa hampir sepuluh orang dalam satu bentang pendek. Ini tidak efektif. Mestinya dengan sistem shift yang jelas, jumlah petugas bisa lebih sedikit tapi hasilnya maksimal,” ujarnya.

Punjul juga menyoroti maraknya juru parkir yang tidak mengantongi kartu tanda anggota (KTA) resmi, namun tetap beroperasi menggunakan atribut seperti rompi atau jaket parkir. Kondisi ini, menurutnya, membuka celah kebocoran pendapatan.

“Ini tugas Dinas Perhubungan untuk membenahi sistem. Setiap ruas jalan harus punya koordinator parkir yang jelas,” tegasnya.

Ia menyebut ruas-ruas strategis seperti Jalan Diponegoro, Panglima Sudirman, dan Gajah Mada harus memiliki pembagian wilayah, jadwal kerja, dan penanggung jawab yang terdata secara resmi di Dinas Perhubungan.

Punjul menilai sistem parkir saat ini masih terlalu longgar dan tidak efisien. Di beberapa titik, satu toko kecil bahkan dijaga oleh lebih dari satu juru parkir, padahal secara logika cukup satu orang.

“Kalau juru parkirnya terlalu banyak di satu titik, penghasilannya kecil dan potensi kebocoran makin besar,” terang dia.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan karcis parkir secara disiplin. Menurutnya, banyak warga enggan meminta karcis karena tidak terbiasa, sementara petugas parkir juga kerap tidak memberikannya.

“Karcis itu kunci transparansi. Kalau tidak ada karcis, jangan dibayar. Ini harus disosialisasikan dengan serius,” sebut Punjul.

Selain itu, ia mendorong Pemkot Batu belajar dari Kota Surabaya yang telah menerapkan sistem parkir berbasis digital dan terintegrasi. Menurutnya, meski jumlah kendaraan tinggi, sistem yang rapi justru memudahkan pengawasan dan meningkatkan pendapatan.

Punjul juga menyoroti pengelolaan parkir di kawasan pasar dan alun-alun yang dinilai masih menyisakan banyak celah kebocoran, terutama pada malam hari.

“Kalau sistemnya baik, harusnya kebocoran bisa ditekan. Tapi kenyataannya masih ada jalur-jalur tidak resmi yang luput dari pengawasan,” beber Punjul.

Ia menegaskan, kritik ini bukan ditujukan kepada juru parkir sebagai individu, melainkan kepada sistem yang belum berjalan optimal.

“Kita tidak menyalahkan petugas parkir. Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Mulai dari data, koordinasi, pengawasan, sampai penerapan aturan di lapangan,” tandas Punjul.