Saat Reses DPRD Kota Malang Abdurrohman Sentil Minimnya Literasi Program Pemerintah di Tingkat Warga

Kota Malang, iKoneksi.com – Dialog serap aspirasi yang digelar Wakil Ketua I DPRD Kota Malang H. Abdurrohman SH tidak hanya menjadi forum menampung keluhan dan usulan masyarakat. Dalam kegiatan reses yang berlangsung di daerah pemilihannya, Kecamatan Blimbing, Senin (6/7/2026), Abdurrohman juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Abdurrohman menilai pemahaman masyarakat terhadap Pokir masih relatif rendah. Selama ini, informasi mengenai mekanisme pengajuan program pembangunan melalui Pokir lebih banyak diketahui oleh ketua kelompok masyarakat atau tokoh lingkungan tertentu. Padahal, menurutnya, seluruh warga memiliki hak yang sama untuk mengetahui bagaimana program pembangunan dapat diusulkan, diperjuangkan, hingga direalisasikan melalui jalur legislatif.

“Selama ini yang memahami Pokir biasanya hanya ketua kelompok atau pengurus lingkungan. Karena itu saya ingin masyarakat secara luas juga mengetahui mekanisme, aturan, dan syarat pengajuannya,” kata Abdurrohman di hadapan peserta dialog.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Ketika masyarakat memahami proses perencanaan dan penganggaran, maka usulan yang disampaikan akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lingkungan masing-masing.

Dorong Transparansi Program Pemerintah

Dalam forum tersebut, Abah Dur sapaan akrabnya menjelaskan Pokir DPRD merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme pembangunan daerah. Namun ia menegaskan, setiap usulan harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat perlu memahami tahapan pengajuannya secara benar.

Ia menilai transparansi program pemerintah tidak boleh hanya berhenti di tingkat pejabat atau elite politik. Informasi harus sampai kepada masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai proses pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

“PKB ingin masyarakat mengetahui secara detail berbagai program pemerintah. Jangan sampai informasi hanya beredar di kalangan tertentu. Semua warga berhak tahu,” tekan dia.

Menurut Abah Dur, semakin banyak warga memahami mekanisme pembangunan, maka kualitas partisipasi publik juga akan meningkat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari proses perencanaannya.

Libatkan Gen Z dalam Perencanaan Masa Depan Kota

Menariknya, forum dialog tersebut tidak hanya dihadiri tokoh masyarakat dan kalangan orang tua. Abah Dur secara khusus mengajak generasi muda atau Gen Z untuk terlibat aktif dalam kegiatan reses. Ia menilai anak muda memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan pembangunan daerah maupun nasional.

“Karena itu, pemahaman terhadap proses pemerintahan dan pembangunan perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak apatis terhadap persoalan publik,” tutur dia.

“Gen Z sangat penting karena mereka adalah masa depan bangsa. Mereka yang akan melanjutkan pembangunan. Jadi harus memahami sejak sekarang bagaimana proses pembangunan itu berjalan,” lugasnya.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda tidak hanya sebatas memberikan kritik melalui media sosial, tetapi juga perlu memahami jalur formal penyampaian aspirasi yang tersedia melalui lembaga legislatif.

Dengan pemahaman tersebut, anak-anak muda dapat berkontribusi secara lebih nyata dalam pembangunan daerah.

Peran Strategis Kaum Ibu dalam Pembangunan

Selain melibatkan generasi muda, Abah Dur juga mengundang berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk kaum ibu. Ia menilai perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter generasi masa depan melalui pendidikan di lingkungan keluarga. Karena itu, pemahaman kaum ibu terhadap program pembangunan dan kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mendukung kemajuan daerah.

“Kaum ibu adalah pendidik utama di keluarga. Mereka yang menyiapkan generasi masa depan bangsa. Karena itu mereka juga harus memahami berbagai program pembangunan,” terang dia.

Partisipasi perempuan dalam forum-forum aspirasi, lanjutnya, akan memperkaya perspektif pembangunan karena banyak persoalan sosial yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari keluarga.

Nahdliyin hingga Organisasi Kepemudaan Turut Hadir

Dialog reses yang berlangsung hangat tersebut juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kalangan Nahdliyin, Muslimat NU, Fatayat NU, hingga kader muda Panji PKB. Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk memahami mekanisme pembangunan daerah sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

Abah Dur menegaskan pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi berbagai kelompok masyarakat agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan publik.

“Semua kami libatkan, mulai dari anak muda, Muslimat, Fatayat, Panji PKB, hingga warga Nahdliyin. Ini untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia berharap forum serap aspirasi tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi benar-benar menjadi ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan DPRD.

“Melalui pemahaman yang baik mengenai Pokir dan mekanisme pembangunan, masyarakat diharapkan semakin aktif mengawal program pemerintah sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga,” tandas politisi PKB itu.