PKS Instruksikan Kepala Daerah Selaraskan Langkah dengan Presiden

Jakarta, iKoneksi.com – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengeluarkan instruksi strategis kepada seluruh kepala daerah yang diusung partainya. Dalam forum Silaturahim Nasional (Silatnas) Pimpinan Daerah PKS se-Indonesia yang digelar di Jakarta pada Selasa malam, 29 April 2025, Aboe menekankan pentingnya seluruh kepala daerah PKS bersinergi penuh dengan Presiden Prabowo Subianto. Pesan utama dari Aboe jelas dan tegas: kepala daerah yang didukung PKS harus cepat tanggap terhadap prioritas nasional dan tidak berjalan sendiri dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

Instruksi Tegas: Sinkronkan dengan RPJMN

Menurut Aboe, para kepala daerah harus segera menelaah dan menyelaraskan seluruh program kerja daerah mereka dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sinkronisasi ini juga menyangkut harmonisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi acuan utama Presiden Prabowo.

“Kepala daerah dari PKS harus cepat membaca program prioritas nasional Prabowo dan menyinkronkan RPJMN. Yang paling penting, RKPD harus benar-benar seirama dengan RKP pemerintah pusat,” kata Aboe dengan nada tegas.

Dia menegaskan langkah ini bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi menyangkut kredibilitas politik dan efektivitas pemerintahan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Imbal Hasil Politik: Dukungan dan Kredibilitas

Aboe juga mengingatkan konsistensi kepala daerah PKS dalam menyelaraskan program dengan pemerintah pusat akan memberikan dua keuntungan politik sekaligus. Pertama, mereka akan tampak sebagai sosok pemimpin yang loyal terhadap agenda nasional. Kedua, program-program unggulan daerah akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan pendanaan dari pusat.

“Antum akan mendapatkan dua poin: pertama, terlihat mendukung pemerintah pusat; kedua, program antum di daerah akan dapat dukungan yang konkret,” ujarnya di hadapan para pimpinan daerah PKS.

Hal ini menurut Aboe menjadi kunci agar kepala daerah tidak kehilangan arah dalam menyeimbangkan idealisme partai dengan realitas pemerintahan nasional.

Jembatan Politik: Kepala Daerah Harus Aktif

Tidak berhenti pada urusan administratif dan pembangunan, Aboe juga mendorong para kepala daerah untuk memainkan peran sebagai jembatan politik antara pemerintah pusat, struktur partai di tingkat nasional, dan masyarakat lokal.

“Jadilah penghubung yang efektif antara pemerintah pusat, partai di tingkat nasional, dan masyarakat di daerah,” tegasnya.

Menurutnya, kepala daerah merupakan wajah partai yang paling kasatmata bagi rakyat. Oleh karena itu, komunikasi yang harmonis dan aktif akan memperkuat posisi PKS sebagai partai yang hadir dan bekerja nyata untuk masyarakat.

Perkuat Citra Nasional PKS

Di tengah dinamika politik nasional, Aboe menilai penting bagi kepala daerah untuk membawa citra positif partai ke publik. Ia menegaskan bahwa PKS harus terus dikenal sebagai partai yang moderat, religius nasionalis, inovatif, dan membumi.

“Gunakan posisi antum sebagai kepala daerah untuk memperkuat citra PKS secara nasional. Tunjukkan bahwa PKS memperkuat pemerintahan nasional bukan hanya karena koalisi, tapi karena kinerja yang nyata,” seru Aboe.

Pernyataan ini secara tidak langsung ingin mematahkan stigma bahwa keberadaan partai politik dalam koalisi hanya semata-mata demi kekuasaan. PKS, lanjut Aboe, ingin menunjukkan bahwa kekuasaan harus dikonversi menjadi kerja dan pelayanan kepada rakyat.

Antara Loyalitas dan Inisiatif Daerah

Meski mendorong sinkronisasi, Aboe tetap mengingatkan agar kepala daerah tidak mengabaikan program unggulan yang telah berjalan didaerah. Ia menekankan pentingnya menjaga identitas dan semangat inovasi lokal, asalkan tetap dalam bingkai kebijakan nasional.

“Jangan sampai kehilangan program unggulan di daerah. Pemerintah pusat akan mendukung jika daerah bisa menunjukkan bahwa program mereka berkualitas dan menyentuh masyarakat,” katanya.

“Silatnas ini menjadi penegasan arah politik PKS dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Partai yang dulu berada di posisi oposisi kini mulai memainkan peran konstruktif di dalam koalisi dengan strategi baru: loyal tapi tetap membumi, sinkron tapi tetap kritis, dan berkuasa tanpa menggadaikan prinsip kerja untuk rakyat,” tandas Aboe. (04/iKoneksi.com)