OJK Perkuat Satgas PASTI, Bidik Aktivitas Keuangan Ilegal di Pasuruan-Probolinggo

Kota Pasuruan, iKoneksi.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal di wilayah Pasuruan dan Probolinggo. Upaya itu diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Pasuruan dan Probolinggo, Kamis (16/07/2026).

Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi antarlembaga dalam mencegah sekaligus menindak praktik usaha jasa keuangan ilegal yang masih marak dan berpotensi merugikan masyarakat. FGD diikuti jajaran Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Probolinggo, kepolisian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, lembaga pemasyarakatan, serta seluruh anggota Satgas PASTI di kedua wilayah.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan mengatakan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai modus kejahatan keuangan yang terus berkembang.

“Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap berbagai modus penipuan, sehingga diperlukan upaya yang lebih keras dan sinergi yang lebih kuat untuk mencegah dan menangani berbagai modus aktivitas keuangan ilegal,” ujarnya.

Selain membahas strategi penanganan kasus, FGD juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Hukum I Departemen Hukum OJK. Dalam kesempatan itu dibahas mekanisme pembukaan rahasia bank sebagai salah satu instrumen pendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku aktivitas keuangan ilegal. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur dan dasar hukum dalam penanganan perkara.

Farid menambahkan, forum ini juga menjadi sarana menyamakan persepsi seluruh anggota Satgas PASTI terkait peran dan kewenangan masing-masing sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih efektif dan terintegrasi.

“Melalui forum ini diharapkan tercipta pemahaman yang selaras antarinstansi mengenai peran dan kewenangan masing-masing, sekaligus memperkuat efektivitas penanganan kasus keuangan ilegal secara terintegrasi,” pungkasnya.