PDIP Desak Penghapusan Tunjangan DPR yang Tak Patut

Jakarta, iKoneksi.com – Polemik terkait besarnya tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota DPR RI kembali menjadi sorotan. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan dukungan agar seluruh tunjangan hingga fasilitas yang dianggap tidak patut bagi anggota dewan segera dihentikan.

Sikap itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, pada Sabtu (30/8/2025). Ia menegaskan bahwa hak-hak keuangan yang melekat pada anggota DPR seharusnya tidak hanya dihitung dari besaran nominal, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek etik, empati, dan simpati terhadap rakyat.

Politik Harus Dibarengi Etik dan Empati

Said menilai politik tidak bisa semata dipandang sebagai hasil rasionalitas atau kesepakatan antarfraksi. Lebih jauh, politik harus dijalankan dengan kesadaran moral dan kepekaan sosial.

“Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan, itu bukan hanya soal jumlah, tetapi bagaimana tunjangan itu sesuai dengan nilai etik dan empati,” kata Said.

Ia menekankan, di tengah situasi rakyat yang sedang berjuang keras untuk bertahan hidup, sangat tidak pantas jika para wakil rakyat justru menikmati fasilitas berlebih yang bersumber dari pajak masyarakat.

Ajak DPR Ukur Diri di Tengah Krisis

Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa ukuran kepatutan tidak cukup hanya ditentukan oleh kesepakatan antarfraksi. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah kejujuran DPR dalam mengukur diri, baik dari segi kinerja maupun fungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat.

“Ukurannya tidak cukup kesepakatan antarfraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR, tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri. Apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, sementara perekonomian rakyat serbasulit, mereka masih pantas menerima tunjangan yang jumlahnya sangat luar biasa?” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi kritik keras sekaligus refleksi bagi parlemen, yang selama ini kerap mendapat sorotan karena dianggap lebih mementingkan kepentingan internal ketimbang kepentingan publik.

Tunjangan Berlebihan Bertentangan dengan Nilai Kepatutan

Said juga menekankan, jika ukuran etik benar-benar dijalankan mayoritas anggota DPR, maka berbagai fasilitas berlebihan yang saat ini diterima tidak akan lagi ada. Tunjangan maupun fasilitas, kata dia, harus diukur dengan standar kepatutan dan keadilan sosial.

“Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” ucap Said.

Dengan pernyataan itu, PDIP menegaskan dirinya ingin menjadi garda terdepan dalam mendorong pembenahan fasilitas anggota DPR. Bagi PDIP, menghapus tunjangan yang tidak sesuai nilai kepatutan bukan hanya soal kebijakan teknis, melainkan juga menyangkut marwah politik itu sendiri.

Desakan Reformasi Hak-Hak DPR

Sikap PDIP ini sekaligus menjadi sinyal adanya desakan reformasi serius dalam tubuh DPR, khususnya terkait tata kelola anggaran dan tunjangan yang melekat pada anggota dewan. Sebab, jika DPR tidak segera melakukan perbaikan, kepercayaan publik akan semakin terkikis.

“Dalam situasi ekonomi yang sulit, di mana banyak rakyat kecil berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, wajar jika masyarakat menuntut wakilnya di Senayan menunjukkan kepekaan. Kepekaan itu tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, salah satunya dengan memangkas tunjangan yang tidak patut,” beber Said.

Said mengingatkan kembali, politik sejati bukanlah tempat mencari kenyamanan pribadi, melainkan ruang untuk berkorban demi kepentingan rakyat. (04/iKoneksi.com)